Makassar, Kabartujuhsatu.news, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Konstruksi Sekolah Rakyat Tahun 2025 serta pembahasan usulan program Sekolah Rakyat untuk tahun 2026 yang digelar oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Sulawesi Selatan, di Hotel Gammara, Kota Makassar, Selasa (11/11/2025).
Rakor tersebut bertujuan untuk menyatukan langkah dan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah di Sulawesi Selatan dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat, sebuah inisiatif nasional yang difokuskan pada peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta daerah yang masih minim fasilitas pendidikan formal.
Dalam sambutannya, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PUPR, atas perhatian yang besar terhadap pemerataan pendidikan di daerah. Menurutnya, program ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah pedesaan.
“Program Sekolah Rakyat ini merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Kami di Kabupaten Soppeng berkomitmen untuk mendukung dan memastikan pelaksanaannya berjalan tepat waktu dan tepat sasaran,” ujar Bupati Suwardi.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan memastikan kesiapan lahan, sarana dan prasarana pendukung, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor agar pembangunan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Program Sekolah Rakyat sendiri merupakan salah satu upaya strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat di wilayah terpencil, tertinggal, dan perbatasan. Melalui pembangunan fasilitas belajar yang lebih merata, diharapkan angka partisipasi sekolah meningkat serta kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan.
Rakor yang dihadiri oleh perwakilan berbagai kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan ini juga membahas secara teknis tahapan pelaksanaan pembangunan fisik Sekolah Rakyat tahun 2025, mulai dari penetapan lokasi, penyusunan rencana teknis, hingga strategi pengawasan proyek agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR.
Selain itu, forum tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan usulan program Sekolah Rakyat tahun 2026, dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat di masing-masing daerah. Proses ini diharapkan mampu menghasilkan program yang lebih adaptif dan tepat sasaran, sesuai dengan kondisi sosial dan geografis wilayah.
Di akhir kegiatan, Kementerian PUPR menegaskan pentingnya komitmen dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan keberlanjutan program Sekolah Rakyat. Sinergi ini diyakini dapat mempercepat terwujudnya pemerataan akses pendidikan yang inklusif di seluruh pelosok negeri.
Melalui Rakor ini, Kabupaten Soppeng bersama seluruh daerah peserta di Sulawesi Selatan diharapkan dapat semakin terarah dalam perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan, demi mendukung visi nasional untuk membangun generasi cerdas dan berdaya saing tinggi.
(Red/Her)
