Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan dari Fraksi Partai Demokrat, Anarchie Arus Bakti, S.Psi, melaksanakan kunjungan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng, Jumat sore (10/10/2025).
Kegiatan yang berlangsung di kediaman Hj. Jurmah/Rudi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat, tokoh perempuan, pemuda, serta ratusan warga Desa Rompegading.
Turut hadir pula tokoh masyarakat Andi Mallingkara yang mendampingi Anarchie dalam dialog bersama warga.
Dalam kesempatan tersebut, Anarchie Arus Bakti menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam mengawal jalannya program pembangunan daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran dan transparan.
“Pengawasan terhadap penggunaan APBD bukan hanya tugas DPRD, tetapi juga tanggung jawab bersama masyarakat.
"Kami hadir di sini untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujar Anarchie, yang juga merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Sulsel.
Selain meninjau pelaksanaan APBD, Anarchie menerima berbagai aspirasi dari warga terkait kebutuhan di bidang infrastruktur, pertanian, pemberdayaan masyarakat, serta program Makan Bergizi Gratis.
Warga berharap pemerintah provinsi terus memberikan perhatian terhadap kebutuhan dasar masyarakat pedesaan, terutama peningkatan akses jalan dan sarana produksi pertanian.
Kegiatan ini juga menjadi ajang komunikasi langsung antara wakil rakyat dan masyarakat.
Melalui dialog terbuka, warga Desa Rompegading menyampaikan berbagai usulan yang diharapkan dapat diperjuangkan di tingkat provinsi.
“Kami berharap kegiatan seperti ini rutin dilakukan. Dengan begitu, masyarakat bisa mengetahui perkembangan penggunaan dana APBD serta menyalurkan aspirasi mereka secara langsung,” ujar salah satu tokoh masyarakat setempat.
Anarchie menjelaskan bahwa kunjungan pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, yang tujuannya adalah memastikan seluruh kegiatan yang dibiayai APBD berjalan efektif, efisien, dan sesuai ketentuan.
Dalam dialog tersebut, Anarchie juga membahas sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto, seperti Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, ia menyoroti program prioritas Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan gubernur yang menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) berkualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dari sisi ekonomi, Anarchie menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis lingkungan, dengan penerapan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai langkah strategis pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa ekonomi hijau bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sambil mengurangi dampak aktivitas ekonomi terhadap alam, melalui investasi ramah lingkungan, efisiensi energi, pelestarian keanekaragaman hayati, dan pengurangan emisi karbon.
Sementara itu, ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak ekosistem laut.
“Kemudian penguatan infrastruktur juga menjadi prioritas, terutama untuk mendukung layanan dasar dan pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.
Menutup kegiatan, Anarchie Arus Bakti mengucapkan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi masyarakat yang turut hadir dalam kegiatan pengawasan tersebut.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat Soppeng dan Wajo di tingkat provinsi.
“Kami akan terus hadir dan mendengarkan. Aspirasi masyarakat akan menjadi dasar kami dalam menyusun kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Kegiatan pengawasan ini diakhiri dengan kunjungan ke salah satu bendungan di wilayah Desa Rompegading, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan Joker Gembira bersama masyarakat.
Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan Sulawesi Selatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada rakyat.
(Red)
