Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Aksi demonstrasi damai kembali digelar di kawasan Silang Selatan, Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (15/9).
Ribuan massa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat untuk Damai (Garuda) hadir untuk menyuarakan lima tuntutan utama kepada pemerintah di tengah situasi sosial-politik yang belakangan memanas.
Menurut pantauan, sekitar 2.000 orang terdiri dari mahasiswa, organisasi masyarakat Islam, serta tokoh lintas agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha memenuhi area Silang Selatan sejak pagi hari.
Mereka membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan persatuan serta penolakan terhadap segala bentuk kekerasan.
Koordinator aksi, Rifai Salamohoda, menegaskan bahwa gerakan ini merupakan respons atas kerusuhan anarkis yang terjadi pada 25–30 Agustus lalu, yang dinilai merusak fasilitas publik serta menimbulkan keresahan sosial.
“Lima poin tuntutan ini adalah suara bersama rakyat lintas agama dan golongan. Intinya, kami menolak segala bentuk anarkisme, provokasi, dan kekerasan yang hanya memperburuk kondisi bangsa,” tegas Rifai dalam orasinya.
Adapun lima tuntutan yang disampaikan massa adalah:
Menolak segala bentuk kekerasan dan anarkisme yang dapat memecah belah bangsa.
Menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional, agar negara tetap kondusif.
Melindungi stabilitas ekonomi dari dampak negatif kerusuhan yang berpotensi mengusir investor.
Menghargai aspirasi masyarakat secara damai dan terbuka tanpa provokasi.
Menyediakan ruang dialog resmi antara massa aksi dengan pemerintah, khususnya Istana Negara.
Sejumlah tokoh lintas agama hadir dan memberikan orasi damai. Mereka menegaskan pentingnya menjaga persatuan bangsa di tengah perbedaan.
“Kami menolak propaganda dan kekerasan dari pihak mana pun yang ingin memecah belah Indonesia. Aspirasi harus disampaikan dengan damai, bukan dengan merusak,” kata Rifai.
Senada, Yusri Albima, Ketua DPN AMBI sekaligus perwakilan pemuda, mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah merupakan hak rakyat, tetapi tidak boleh berujung anarkis.
“Di negara demokratis, rakyat wajib kritis, tapi tidak boleh anarkis. Jika aksi dihadapi dengan represi, justru akan memicu perlawanan. Karena itu mari kita kawal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto secara konstruktif, menjaga Jakarta, menjaga Indonesia,” seru Yusri disambut tepuk tangan massa.
Sebagai penutup aksi, para tokoh agama bersama perwakilan massa menandatangani Petisi Tolak Anarkisme & Provokasi.
Petisi ini rencananya akan diserahkan langsung ke Istana Negara sebagai simbol komitmen masyarakat menjaga kedamaian.
Meski massa menyatakan siap bertahan di lokasi hingga tuntutannya didengar, suasana aksi terpantau kondusif.
Tidak ada insiden bentrokan, dan aparat keamanan tampak mengawal jalannya demonstrasi dengan pendekatan persuasif.
Aksi damai ini menjadi catatan penting bahwa di tengah gejolak politik, masih banyak kelompok masyarakat yang memilih jalan persatuan, dialog, dan non-kekerasan sebagai cara menyampaikan aspirasi.
(Umar)
