Suta Widhya: Presiden Akan Dengar Suara Anggota DPD
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates


    Daftar Blog Saya

    Suta Widhya: Presiden Akan Dengar Suara Anggota DPD

    Kabartujuhsatu
    Kamis, 04 November 2021, November 04, 2021 WIB Last Updated 2021-11-05T06:38:50Z
    masukkan script iklan disini
    Suta Widhya, SH pengamat hukum dan politik (kiri) dan Presiden Indonesia Ir. H. Joko Widodo (IST).

    Jakarta, Kabartujuhsatu.news,-Bila anggota DPD (senator) asal Kalimantan Selatan, Habib Abdurahman Bahasyim biasa disapa Habib Banua sudah  mengkritik  keras keterlibatan Menteri BUMN Erick Thohir dalam bisnis PCR  itu pertanda akan ada reshuflle kabinet. 

    "Apalagi Majalah Tempo dan publik sudah apresiasi berita yang belakangan menghebohkan publik karena menjadi trending topic. Dan, jangan lupa" bermainnya" Erick Thohir dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga."Ungkap Pengamat Hukum Politik Suta Widhya SH. 

    Hal itu dipaparkan gamblang terkait  keterlibatan perusahaan Erick dalam bisnis laboratorium PT GSI meski hanya 2,5% dari nilai total jumlah tes PCR di Indonesia. 

    “Menurut  Habib Banua itu tidak adil. Karena bukan   hanya soal 2,5 persen dari total nilai bisnis ini. Tapi, pengaruh bisnis atau _trading influence_ yang tidak lazim. Karena, penguasa sebagai regulator yang juga berbisnis untuk mengatur pelaku usaha. Ini keluar dari etika bisnis yang fair,” lanjut Suta menyetujui kritik yang diutarakan Habib Banua di Jakarta, Kamis (4/11). 


    Menurut Suta, ada misteri bisnis yang kudu dibongkar oleh "Pangkopkamtib" saat ini, yaitu KPK. Karena bila KPK mau sedikit rajin, mereka bisa mencoba hitung keuntungan yang diperoleh dari tes PCR dengan harga tertinggi pada awal Covid-19 dan harga terendah belakangan ini. 

    "Bayangkan,  tes PCR pernah mencapai Rp 2 juta per kepala. Jika GSI melakukan tes PCR sebanyak 1.000.000 kepala, artinya GSI mendapatkan Rp 2 triliun," hitung Suta. 

    Oleh sebab itu tidak heran banyak penguasa yang kekayaannya melejit tajam. Sementara rakyat rakyat banyak yang gulung tikar dan mati putus asa. Hitung kembali  harga PCR terendah saat ini yang sebesar Rp 275.000 untuk Pulau Jawa dan Bali, maka GSI mendapatkan Rp 275 miliar dari tes PCR.

    "Karena ada conflict of Interest, maka penguasa yang punya keterlibatan dalam bisnis ini bisa dianggap tidak punya moral Pancasila. Karena sudah mencederai  Sila kedua. 

    “Para pelaku bisnis _aji mumpung_ ini layak didorong untuk  diproses hukum. Kita harapkan para buzzer istana membantu rakyat kali ini. Jangan onani saja kerja mereka melihat ketimpangan yang terjadi. Kami rasa Presiden Republik Indonesia Ir Joko Widodo akan serius kali ini," Pungkas Suta. (Red).
    Komentar

    Tampilkan

    Terkini