Banyuwangi, Kabartujuhsatu.news, Pergantian pucuk pimpinan Polresta Banyuwangi menjadi momentum yang dinantikan masyarakat untuk melihat perubahan nyata dalam penegakan hukum. Publik berharap kepemimpinan baru tidak sekadar membawa penyegaran organisasi, tetapi juga memperkuat transparansi, profesionalisme, dan kepercayaan terhadap institusi kepolisian.
Sorotan terhadap pergantian kepemimpinan tersebut turut disampaikan Mohamad Saiful Rizal, aktivis muda Banyuwangi Selatan. Ia berharap Kombes Pol. Muharman Arta mampu menghadirkan kepemimpinan yang tegas, terbuka, dan responsif terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat.
Perhatian publik juga tertuju pada data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disebut dalam bahan pemberitaan ini sebagai laporan periodik tahun 2025.
Berdasarkan angka yang dicantumkan, Kombes Pol. Muharman Arta tercatat memiliki kekayaan sebesar Rp464.032.595. Sementara itu, mantan Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol. Rofiq Ripto Himawan, disebut memiliki kekayaan sebesar Rp22.187.947.000.
Selisih nominal tersebut mencapai Rp21.723.914.405. Perbedaan angka itu menjadi perhatian, tetapi tidak dapat serta-merta dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya persoalan integritas ataupun pelanggaran hukum.
LHKPN merupakan instrumen transparansi untuk memberikan gambaran mengenai kekayaan pejabat yang dilaporkan. Adapun penilaian terhadap integritas seorang pejabat harus didasarkan pada bukti, rekam jejak, kepatuhan terhadap ketentuan, serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
“Bagi saya, yang terpenting bukan seberapa besar atau kecil harta kekayaan seorang pejabat, melainkan bagaimana amanah jabatan itu dijalankan. Transparansi harus berjalan beriringan dengan integritas, keteladanan, dan keberanian dalam menegakkan hukum secara adil,” ujar Rizal.
Menurutnya, pergantian pimpinan Polresta Banyuwangi harus menjadi kesempatan untuk menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang tidak tebang pilih.
Masyarakat, kata dia, membutuhkan aparat yang berani menindak setiap pelanggaran tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekuatan ekonomi, maupun kedekatan dengan lingkaran kekuasaan.
“Harapan kami sederhana. Semoga rotasi di tubuh Polri kali ini benar-benar membawa angin segar bagi penegakan hukum di Banyuwangi. Polisi harus tegas terhadap pelanggaran, tetapi tetap humanis dalam memperlakukan masyarakat,” tegasnya.
Rizal juga menekankan pentingnya keterbukaan dalam penanganan laporan masyarakat. Setiap laporan yang masuk, menurutnya, perlu ditindaklanjuti secara profesional, disertai kejelasan proses penanganan perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui kegiatan seremonial, pernyataan komitmen, atau pencapaian administratif. Kepercayaan itu harus dibuktikan melalui pelayanan yang dirasakan langsung masyarakat, termasuk ketika warga mencari perlindungan, melaporkan dugaan tindak pidana, atau memperjuangkan keadilan.
Ia berharap kepemimpinan Kombes Pol. Muharman Arta mampu memperkuat komunikasi dengan masyarakat, membuka ruang bagi kritik yang konstruktif, serta memastikan setiap warga memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.
Rizal menegaskan, harapan tersebut bukan dimaksudkan untuk menghakimi kepemimpinan sebelumnya. Sebaliknya, hal itu merupakan dorongan agar institusi kepolisian terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Pergantian pejabat jangan hanya menjadi pergantian nama dan jabatan. Harus ada semangat baru, keberanian baru, dan komitmen nyata untuk menghadirkan keadilan. Rakyat membutuhkan polisi yang hadir ketika mereka mencari perlindungan dan kepastian hukum,” pungkasnya.
Kini, masyarakat Banyuwangi menanti pembuktian. Bukan sekadar janji perubahan, melainkan langkah konkret yang dapat dirasakan melalui penegakan hukum yang profesional, transparan, dan tidak pandang bulu.
(Redho)
