Makassar, Kabartujuhsatu.news, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Winarno Eka Putra, menerima kunjungan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Prof. Philip Kuntjoro Widjaja, di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Selasa (20/10/2026).
Prof. Philip Kuntjoro Widjaja yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) hadir bersama jajaran pengurus Permabudhi Sulawesi Selatan untuk mempererat silaturahmi sekaligus menyampaikan agenda organisasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Ketua Pengurus Daerah Permabudhi Sulsel, Yonggris, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sebagai sarana melaporkan rencana pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Permabudhi Sulsel yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026.
“Tujuan utama kami dari pertemuan ini adalah silaturahmi ke Pemprov Sulsel. Kedua, kami menyampaikan sekaligus melaporkan tentang Musda Permabudhi Sulsel yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2026,” ujar Yonggris.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk mengundang Gubernur Sulawesi Selatan dan Wakil Gubernur agar dapat menghadiri rangkaian kegiatan Musda.
Musda Permabudhi Sulsel rencananya digelar di Hotel Horison Makassar dengan tiga agenda utama, yakni pembukaan musyawarah daerah, seminar tentang ekosistem teologi, serta pelaksanaan musyawarah yang dirangkaikan dengan pelantikan pengurus baru.
Momentum Konsolidasi Organisasi
Musda tersebut menjadi momentum strategis bagi Permabudhi Sulsel untuk menentukan kepemimpinan organisasi pada periode berikutnya sekaligus merumuskan program kerja yang akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan ke depan.
Melalui forum ini, Permabudhi Sulsel diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal, meningkatkan kontribusi organisasi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, serta mempererat hubungan dengan pemerintah daerah.
Pertemuan dengan Pj Sekda Sulsel juga menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi dan sinergi antara organisasi kemasyarakatan keagamaan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
(Red)
