Makassar, Kabartujuhsatu.news, Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan melontarkan kritik terhadap anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sinjai yang dinilai belum menunjukkan keberpihakan terhadap persoalan kesejahteraan masyarakat.
Sorotan tersebut muncul setelah massa aksi yang menyuarakan mandeknya pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sinjai selama delapan bulan tidak berhasil menemui anggota dewan yang diharapkan menerima aspirasi mereka.
Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan, Fajar, menyayangkan sikap dan ketidakhadiran anggota DPRD Sulsel dari Dapil Sinjai dalam momentum penyampaian aspirasi tersebut.
Menurutnya, persoalan yang menyangkut hak ekonomi tenaga PPPK paruh waktu seharusnya mendapatkan perhatian serius dari para wakil rakyat, bukan justru berujung pada kekecewaan massa aksi.
Bagi Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan, mandeknya pembayaran gaji hingga delapan bulan bukan persoalan administratif biasa. Kondisi tersebut menyangkut keberlangsungan hidup para tenaga PPPK beserta keluarga mereka, yang tetap harus memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun kepastian pembayaran atas pekerjaan mereka belum diperoleh.
“Persoalan ini menyangkut kesejahteraan dan hak ekonomi para tenaga PPPK paruh waktu. Mereka membutuhkan kepastian, bukan sekadar menunggu tanpa kejelasan. Karena itu, persoalan ini harus menjadi perhatian serius semua pihak yang memiliki kewenangan,” demikian sikap yang disampaikan Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan yang diterima Redaksi,Kamis (15/10/2026).
Organisasi mahasiswa tersebut menilai, anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan tertentu memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mendengar serta mengawal aspirasi masyarakat. Kehadiran wakil rakyat dalam situasi seperti ini dinilai penting, terutama ketika masyarakat datang membawa persoalan mendasar yang membutuhkan intervensi dan penyelesaian lintas instansi.
Ketidakberhasilan massa aksi menemui anggota dewan pun menjadi catatan kritis bagi Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan. Mereka menilai, apabila ketidakhadiran tersebut tidak disertai penjelasan terbuka dan tindak lanjut yang jelas, kondisi itu berpotensi memperkuat persepsi publik bahwa aspirasi masyarakat belum mendapatkan tempat yang semestinya.
Fajar menegaskan, aksi yang dilakukan bukan sekadar bentuk protes terhadap persoalan pembayaran gaji, tetapi juga upaya mendesak hadirnya tanggung jawab nyata dari para pemangku kepentingan. Menurutnya, masyarakat membutuhkan wakil rakyat yang bersedia membuka ruang dialog dan mengawal persoalan hingga ditemukan jalan keluar.
Atas kondisi tersebut, Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan mendesak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Dapil Sinjai agar memberikan penjelasan terbuka mengenai ketidakhadiran mereka saat massa aksi hendak menyampaikan aspirasi.
Selain itu, mereka meminta DPRD Sulsel mengambil langkah politik konkret dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Sinjai dan instansi terkait untuk menelusuri penyebab keterlambatan pembayaran gaji, kejelasan sumber pembiayaan, serta kepastian jadwal pembayaran kepada para PPPK paruh waktu yang terdampak.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan juga menekankan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tidak boleh terjebak dalam saling lempar tanggung jawab antarlembaga. Pemerintah daerah dan instansi berwenang diharapkan menyampaikan informasi secara transparan agar para tenaga PPPK memperoleh kepastian mengenai hak dan nasib mereka.
“Para tenaga PPPK paruh waktu membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji. Mereka membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran. Aspirasi masyarakat juga tidak boleh dipandang sebelah mata,” tegas Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan.
Gerakan Mahasiswa Sulawesi Selatan menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga terdapat kejelasan dan langkah penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bagi mereka, persoalan mandeknya gaji PPPK paruh waktu selama delapan bulan harus menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan bahwa kesejahteraan tenaga pelayanan publik tidak boleh diabaikan. Publik kini menanti langkah konkret pemerintah daerah dan para wakil rakyat untuk memastikan persoalan tersebut memperoleh penyelesaian yang jelas, transparan, dan berkeadilan.
(Tim)
