Takalar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Timur kembali melaksanakan kegiatan apel gabungan yang diikuti oleh para Kepala Desa se-Kecamatan Polongbangkeng Timur, perangkat Desa, Kader, UPT Dinas KB Kecamatan Polongbangkeng Timur, serta seluruh pegawai Kecamatan Polongbangkeng Timur. Senin (13/4/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Kecamatan Polongbangkeng Timur dengan suasana tertib dan penuh semangat kebersamaan.
Apel gabungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Polongbangkeng Timur, Eko Saputra. Dalam arahannya, ia menyampaikan sejumlah informasi penting terkait pelayanan pemerintahan dan peningkatan pendapatan daerah, khususnya mengenai distribusi DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026.
Dalam penyampaiannya, Eko Saputra menjelaskan bahwa dokumen DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 telah diterima dari Dinas Pendapatan Daerah dan telah diserahkan secara langsung oleh Camat Polongbangkeng Timur kepada seluruh Kepala Desa yang hadir pada kegiatan tersebut. Penyerahan ini menjadi langkah awal dalam percepatan pendistribusian pajak kepada masyarakat di masing-masing Desa.
Ia juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pemerintah desa dalam mendukung optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Menurutnya, pelunasan pajak tepat waktu sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, para Kepala Desa diminta agar segera mendistribusikan SPPT kepada wajib pajak di wilayah masing-masing serta aktif memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak tepat waktu.
Selain membahas persoalan PBB-P2, apel gabungan tersebut juga menjadi momentum memperkuat koordinasi antar instansi dan aparatur pemerintahan di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Timur.
Seluruh peserta apel diharapkan terus menjaga disiplin, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat sinergi dalam menjalankan program-program pemerintah daerah.
Kegiatan berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan penyerahan dokumen DHKP dan SPPT PBB-P2 Tahun 2026 kepada para Kepala Desa sebagai bentuk kesiapan pemerintah kecamatan dalam mendukung percepatan pelayanan administrasi dan pendapatan daerah.
(Red)
