Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Perubahan besar diam-diam terjadi di tingkat Desa dan Kelurahan. Posyandu yang selama ini dikenal hanya sebagai tempat timbang balita dan pemeriksaan ibu hamil, kini bertransformasi menjadi lembaga pelayanan terpadu yang memegang peran strategis dalam pembangunan masyarakat.
Transformasi tersebut mengemuka dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Tim Pembina Posyandu Bidang Kesehatan Tingkat Kecamatan Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Soppeng melalui Dinas Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Lalabata, Selasa (28/4/2026).
Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Pembina Posyandu, Hj. Suwarni Suwardi. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Posyandu saat ini tidak bisa lagi dipandang sebagai kegiatan rutin bulanan semata, melainkan harus menjadi pusat layanan masyarakat yang aktif dan terintegrasi.
Peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut terdiri dari Ketua TP Posyandu Kabupaten Soppeng, Camat Lalabata, Ketua TP Posyandu Kecamatan Lalabata, serta Kepala UPTD Puskesmas Salotungo, Sewo, dan Malaka.
Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan bahwa perubahan Posyandu bukan sekadar wacana, tetapi akan diterapkan secara nyata hingga tingkat Desa.
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Hj. Sitti Rohani, S.Sos., M.Si, dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perubahan ini dipicu oleh terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 yang membawa dampak besar terhadap peran dan fungsi Posyandu.
Ia menjelaskan, sebelumnya Posyandu identik dengan layanan kesehatan dasar seperti pemeriksaan ibu hamil, pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, serta edukasi kesehatan.
Kegiatan tersebut juga bersifat swadaya masyarakat dengan jumlah kader terbatas dan belum memiliki struktur kelembagaan yang kuat.
Namun kini, Posyandu telah mengalami transformasi signifikan. Tidak lagi hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan, Posyandu berubah menjadi lembaga pelayanan terpadu di Desa dan Kelurahan yang berperan dalam enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Enam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Dengan cakupan ini, Posyandu akan terlibat langsung dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pendidikan anak, kondisi lingkungan, hingga pelayanan sosial.
Perubahan juga terjadi pada aspek kelembagaan. Jika sebelumnya Posyandu belum memiliki legalitas formal, kini Posyandu diwajibkan memiliki nomor registrasi resmi, struktur organisasi yang jelas, serta minimal sepuluh kader yang disesuaikan dengan bidang layanan.
Dengan struktur baru ini, Posyandu tidak hanya melayani masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi warga, membantu peningkatan kualitas layanan pemerintah Desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
“Dulu Posyandu fokus pada pelayanan kesehatan, sekarang Posyandu menjadi motor penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” jelasnya.
Transformasi ini diharapkan mampu memperkuat peran Posyandu sebagai pusat aktivitas masyarakat. Tidak hanya untuk ibu dan balita, tetapi juga sebagai wadah koordinasi berbagai program pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Melalui kegiatan Bimtek ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh pemangku kepentingan memahami perubahan besar tersebut. Posyandu ke depan ditargetkan menjadi lembaga yang lebih terpadu, terstruktur, dan berkelanjutan di tingkat kecamatan hingga Desa.
Dengan perubahan ini, Posyandu tak lagi sekadar kegiatan rutin, melainkan menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat.
Jika sebelumnya warga datang hanya untuk menimbang balita, kini Posyandu berpotensi menjadi pusat solusi berbagai persoalan sosial di Desa.
(Red)
