Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Langkah mengejutkan datang dari pemerintah daerah di Sulawesi Selatan. Dalam sebuah rapat koordinasi yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Soppeng resmi menandatangani komitmen strategis bersama puluhan kepala daerah lainnya untuk mempercepat penanganan krisis sampah yang kini menjadi perhatian nasional. Kamis (23/4/2026).
Penandatanganan tersebut bukan sekadar seremoni. Forum ini menjadi titik balik kebijakan pengelolaan sampah yang lebih tegas dan terintegrasi, terutama setelah pemerintah pusat menetapkan target nasional penyelesaian persoalan sampah pada tahun 2029.
Seluruh daerah diminta bergerak cepat, menghentikan praktik lama yang dinilai tidak lagi efektif, dan membangun sistem baru berbasis pemilahan dari sumbernya.
Rapat koordinasi itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan dihadiri pejabat kementerian yang membidangi pengendalian perubahan iklim serta tata kelola nilai ekonomi karbon.
Kehadiran unsur pemerintah pusat ini menegaskan bahwa isu sampah tidak lagi dianggap persoalan lokal, tetapi telah menjadi agenda strategis nasional.
Sebanyak 24 kepala daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan hadir dan menyatakan kesiapan untuk bergerak bersama. Mereka sepakat bahwa penanganan sampah tidak bisa lagi ditunda, mengingat dampaknya yang semakin luas terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga ekonomi daerah.
Dalam arahannya, pemerintah pusat menekankan bahwa langkah paling krusial adalah penghentian praktik open dumping di Tempat Pembuangan Akhir.
Sistem lama yang hanya menumpuk sampah dinilai tidak berkelanjutan dan berisiko besar terhadap pencemaran lingkungan. Sebagai gantinya, daerah didorong memperkuat pengelolaan dari hulu, terutama pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.
Selain itu, pemerintah juga mencanangkan Gerakan Indonesia ASRI sebagai strategi nasional. Program ini menekankan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.
Gerakan tersebut diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat agar tidak lagi melihat sampah sebagai masalah semata, tetapi juga sebagai potensi yang dapat dikelola.
Bupati Soppeng dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah siap memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari edukasi masyarakat, peningkatan sistem pengumpulan, hingga pengolahan akhir yang lebih modern.
Menurutnya, persoalan sampah tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja. Keterlibatan masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan. Dunia usaha juga diharapkan berperan melalui pengurangan sampah dari sumbernya dan dukungan terhadap sistem daur ulang.
Langkah ini dinilai sebagai strategi penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pemilahan sampah sejak awal. Dengan sistem yang terintegrasi, volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Rapat koordinasi tersebut sekaligus menjadi momentum konsolidasi lintas daerah. Setiap pemerintah kabupaten dan kota diminta menyusun langkah konkret, termasuk memperkuat regulasi daerah, meningkatkan fasilitas pengolahan, serta memperluas program edukasi masyarakat.
Dengan penandatanganan komitmen bersama ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan keseriusannya dalam menghadirkan solusi nyata terhadap persoalan sampah. Kolaborasi lintas sektor disebut sebagai kunci utama untuk mencapai target nasional menuju Indonesia yang lebih bersih dan berkelanjutan pada 2029.
Langkah serentak ini pun memunculkan optimisme baru. Jika seluruh daerah konsisten menjalankan komitmen yang telah ditandatangani, bukan tidak mungkin persoalan sampah yang selama ini menjadi beban dapat berubah menjadi peluang menuju lingkungan yang sehat dan berkelanjutan.
(Red)
