Lubuk Pakam, Kabartujuhsatu.news, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Provinsi Sumatera Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi peran koperasi.
Salah satu fokus utama saat ini adalah penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta koperasi konvensional yang masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN) pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Ketua Dekopin Sumatera Utara, Zulkifli Utama, SE, menegaskan bahwa koperasi harus semakin eksis, hidup, dan mampu menjadi motor penggerak perekonomian masyarakat.
Menurutnya, koperasi memiliki posisi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional apabila dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian.
“Harapan kita ke depan, koperasi tidak hanya ada secara administratif, tetapi benar-benar hidup dan berperan aktif dalam mendukung ekonomi kerakyatan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Zulkifli Utama di sela-sela kegiatan Diskusi Publik
Tantangan dan Hambatan Serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan Nasional Melalui Peningkatan Kapasitas Koperasi di Wilayah Sumatera Utara, Rabu (4/2).
Zulkifli menjelaskan, salah satu persoalan mendasar koperasi saat ini adalah kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi.
"Masih banyak pengurus yang belum sepenuhnya memahami fungsi dan peranan koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ujarnya.
“Sesuai undang-undang, koperasi memiliki tiga perangkat organisasi utama, yaitu Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan Pengawas. Jika perangkat ini tidak berjalan sesuai fungsinya, maka koperasi sulit berkembang,” jelasnya.
Ia menegaskan, tanpa SDM yang berkualitas dan memahami manajemen koperasi, maka tujuan koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota tidak akan tercapai. Oleh karena itu, kegiatan diskusi publik ini menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM pengurus koperasi di Sumatera Utara.
“Melalui diskusi ini, kita berharap pengurus koperasi mendapatkan pemahaman yang lebih baik agar koperasi dapat berjalan sehat, profesional, dan berkelanjutan,” tambahnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM, Fungsional Pengawas Koperasi Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, Juniari Siahaan, S.Kom, M.Si, serta para pengurus KDKMP dan koperasi konvensional dari berbagai daerah.
Sementara itu, Juniari Siahaan mengungkapkan bahwa hingga tahun 2026, jumlah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang telah terbentuk di Sumatera Utara baru mencapai sekitar 6.100 koperasi. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 20 persen yang telah memiliki gerai usaha aktif.
“Melalui diskusi ini, kita ingin menginventarisir permasalahan yang dihadapi koperasi di lapangan. Koperasi akan berjalan dengan baik apabila pengurus, anggota, dan pengawas sejalan serta bersinergi dengan pemerintah,” ungkap Juniari.
Ia menambahkan, hasil diskusi ini akan dirangkum dan disampaikan kepada pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan.
Salah satu masukan penting dari peserta diskusi adalah wacana agar KDKMP dapat berperan lebih aktif dalam kemitraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk melibatkan koperasi konvensional yang telah siap dan memiliki aset memadai.
“Kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus mendukung program pemerintah,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Deli Serdang, Dr. Hj. Miska Gewasari, MM, menyampaikan apresiasinya kepada Dekopin Sumatera Utara atas terselenggaranya kegiatan diskusi publik tersebut. Menurutnya, forum ini sangat penting untuk mendapatkan gambaran riil kondisi koperasi saat ini.
“Dari pertemuan ini, kita berharap dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang bisa disampaikan kepada pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi untuk penguatan koperasi ke depan,” ujarnya.
Miska menambahkan, koperasi saat ini dihadapkan pada berbagai tantangan, mulai dari perubahan zaman, perkembangan teknologi, hingga dinamika kebijakan pemerintah. Tantangan tersebut menuntut koperasi untuk terus beradaptasi dan berinovasi.
“Koperasi diharapkan tetap menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Kita harus memiliki semangat yang sama agar koperasi tetap eksis, mampu mengikuti perkembangan zaman, meminimalisir sektor simpan pinjam, dan lebih mengutamakan pengembangan sektor riil,” pungkasnya.
(Tim)
