Makassar, Kabartujuhsatu.news, Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menggelar Forum Perangkat Daerah (FPD) Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari tahapan strategis perencanaan pembangunan daerah.
Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Hotel Novotel Makassar, Rabu (4/2/2026), dengan mengusung tema “Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Ke-PU-an Kota Makassar yang Unggul, Inklusif, Aman dan Berkelanjutan.”
Forum ini menjadi momentum penting dalam menyatukan persepsi, menyelaraskan program, serta memperkuat sinergi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan infrastruktur Kota Makassar tahun 2026.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Makassar, serta melibatkan unsur pemerintah pusat, yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pompengan–Jeneberang dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar.
Kehadiran dua lembaga strategis ini menegaskan komitmen kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, khususnya dalam penyelarasan program pembangunan sumber daya air dan jaringan jalan nasional yang berada di wilayah Kota Makassar.
Forum diawali dengan sambutan Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhaelsi Zubir, ST, MT, yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan infrastruktur yang terukur, berbasis data, serta berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah untuk memperkuat sinergi lintas sektor, menyusun program secara terintegrasi, serta memastikan setiap kegiatan memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kita ingin pembangunan infrastruktur tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Infrastruktur harus inklusif, aman digunakan, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” tegas Zuhaelsi.
Menurutnya, tantangan pembangunan perkotaan ke depan semakin kompleks, seiring dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan mobilitas, dan kebutuhan layanan publik yang semakin tinggi. Oleh karena itu, perencanaan yang matang menjadi kunci utama agar pembangunan infrastruktur dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Forum Perangkat Daerah ini secara resmi dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kota Makassar, Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol., yang membacakan sambutan tertulis Sekretaris Daerah Kota Makassar.
Dalam arahannya, Firman menegaskan bahwa Forum Perangkat Daerah merupakan salah satu tahapan krusial dalam siklus perencanaan pembangunan daerah.
Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan target kinerja, prioritas program, serta optimalisasi anggaran antar OPD.
“Melalui forum ini, kita memastikan setiap program yang direncanakan benar-benar selaras dengan visi pembangunan Kota Makassar dan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan komunikasi yang intens antar perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program, sekaligus mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Sejumlah agenda strategis menjadi fokus pembahasan dalam Forum Perangkat Daerah Dinas PU Tahun Anggaran 2026. Di antaranya adalah optimalisasi pembangunan infrastruktur perkotaan yang mencakup peningkatan kualitas dan konektivitas jalan, sistem drainase perkotaan, serta fasilitas publik pendukung aktivitas masyarakat.
Selain itu, forum ini juga membahas penetapan skala prioritas dan target sasaran pembangunan tahun 2026 agar program yang dijalankan lebih tepat guna, tepat sasaran, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Agenda penting lainnya meliputi perumusan rancangan kebijakan pelayanan perangkat daerah, khususnya dalam meningkatkan kualitas layanan teknis Dinas PU, penguatan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung percepatan pembangunan, serta penerapan prinsip pembangunan ramah lingkungan.
Prinsip keberlanjutan menjadi salah satu perhatian utama, termasuk upaya menjaga ekosistem dan biota di sekitar wilayah pembangunan, serta meminimalkan dampak lingkungan dari setiap proyek infrastruktur yang dilaksanakan.
Forum ini juga menjadi wadah diskusi aktif antar pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa setiap rencana proyek infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan fisik kota, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.
Konsep pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga infrastruktur yang dibangun mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, menciptakan rasa aman dan nyaman, serta mendukung daya saing Kota Makassar sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia.
Dengan terselenggaranya Forum Perangkat Daerah Dinas PU Tahun Anggaran 2026 ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan lahirnya dokumen perencanaan infrastruktur yang lebih matang, terukur, dan adaptif terhadap tantangan urbanisasi di masa depan.
Infrastruktur yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan diharapkan menjadi fondasi utama dalam mendorong kemajuan Kota Makassar serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
(Red)
