Sidoarjo, Kabartujuhsatu.news, Dinamika politik di Sidoarjo kembali menjadi perhatian publik setelah mencuat isu ketidakharmonisan antara Bupati dan Wakil Bupati.
Perbedaan pandangan dalam tata kelola pemerintahan disebut berkembang menjadi perbincangan luas di internal birokrasi maupun ruang publik.
Hingga Minggu (22/2/2026), belum ada pernyataan resmi dari kedua pimpinan daerah tersebut terkait kabar yang beredar.
Meski demikian, isu ini terus memantik diskusi mengenai stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan daerah.
Sejumlah sumber di lingkungan pemerintahan daerah mengindikasikan adanya perbedaan perspektif dalam proses pengambilan kebijakan strategis.
Perbedaan tersebut disebut-sebut berkaitan dengan arah prioritas program serta pola komunikasi internal.
Namun, informasi tersebut masih menunggu klarifikasi langsung dari pihak terkait.
Dalam kerangka asas praduga tak bersalah, publik diimbau menyikapi isu dinamika politik Sidoarjo ini secara proporsional dan tidak membangun kesimpulan tanpa konfirmasi resmi.
Pengamat kebijakan publik menilai, perbedaan pandangan dalam pemerintahan daerah merupakan hal yang lumrah dalam sistem demokrasi.
Yang menjadi krusial adalah bagaimana komunikasi politik dijalankan agar tidak berdampak pada pelayanan publik.
Perhatian publik kemudian tertuju pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo (DPRD Sidoarjo) yang memiliki fungsi pengawasan dan mediasi dalam menjaga stabilitas pemerintahan daerah.
Sebelumnya, Aliansi Laskar Jenggolo yang terdiri dari 11 organisasi kemasyarakatan dan LSM menggelar aksi unjuk rasa dan diterima audiensi oleh DPRD pada Selasa, 10 Februari 2026.
Dalam audiensi tersebut, tercapai kesepakatan tertulis yang ditandatangani perwakilan aliansi dan pimpinan DPRD.
Dokumen tersebut disebut sebagai bentuk komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait dinamika politik Sidoarjo.
Aliansi mendorong DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal serta memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.
Ketua Presidium Aliansi Peduli Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., menyampaikan pihaknya tengah menyiapkan aksi lanjutan dengan estimasi massa sekitar 1.000 orang.
Dalam pernyataannya, ia menyampaikan ungkapan simbolik akan “menggembok” kantor DPRD sebagai bentuk kritik terhadap lembaga tersebut yang dinilai belum maksimal dalam menjembatani dinamika politik Sidoarjo yang berkembang.
Meski demikian, sejumlah tokoh masyarakat mengingatkan agar setiap penyampaian aspirasi tetap dilakukan melalui mekanisme yang sah, tertib, dan sesuai ketentuan hukum.
Stabilitas politik daerah dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta program sosial kemasyarakatan.
Ketidakharmonisan di tingkat pimpinan daerah berpotensi memengaruhi koordinasi kebijakan apabila tidak segera dikelola secara komunikatif.
Beberapa kalangan berharap DPRD Sidoarjo dapat memainkan peran mediasi secara konstruktif guna mencegah spekulasi yang berlebihan di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi kepada pihak eksekutif maupun DPRD masih dilakukan untuk memperoleh penjelasan berimbang.
Klarifikasi terbuka dari seluruh pihak diharapkan mampu meredam isu serta menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan daerah.
Publik kini menanti langkah konkret dan komunikasi yang lebih terbuka agar dinamika politik Sidoarjo tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.
(Redho)
