Sukabumi, Kabartujuhsatu.news, Proyek pembangunan irigasi kembali menjadi sorotan setelah sejumlah warga Desa Kadaleman, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, mengeluhkan kondisi irigasi Cikarang–Cigangsa yang diduga mangkrak dan tak kunjung diselesaikan.
Proyek yang dinantikan petani ini dinilai tidak transparan dalam penggunaan anggaran serta hasil pekerjaan yang tidak sesuai harapan.
M.Yuliana Mahmud, Sarjana Pendamping Desa Kadaleman yang akrab disapa Bu Ade, menyebutkan bahwa mangkraknya pembangunan irigasi tersebut membuat warga semakin kesulitan, terutama para petani yang menggantungkan pengairan lahan pada saluran irigasi dan waduk setempat.
“Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak petani yang bergantung pada pertanian sebagai sumber penghidupan".
"Jika proyek irigasi tidak segera diselesaikan, maka petani akan terus mengalami kesulitan dalam mengairi lahan mereka, yang dapat berdampak pada produksi pangan dan ekonomi desa,” ujar Ade pada Sabtu (29/11) sore.
Kepala Desa Kadaleman, Rosid, mengungkapkan bahwa kerusakan waduk dan saluran air terjadi setelah banjir besar yang melanda kawasan tersebut pada Maret 2025.
"Pemerintah Desa pun telah meminta dukungan dari pemerintah daerah untuk membantu percepatan perbaikan". Katanya.
Namun hingga kini, penyelesaian proyek belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Ade menegaskan bahwa masalah proyek mangkrak bukan hal baru, baik di Sukabumi maupun di daerah lain di Indonesia.
Ia mencontohkan beberapa proyek besar yang juga gagal diselesaikan, seperti:
Proyek Irigasi Bubi di Maluku senilai Rp226,9 miliar.
Proyek Irigasi Wae Ces di NTT yang diduga menyebabkan kerugian negara Rp2,35 miliar.
Kasus serupa di tingkat daerah pun tercatat, seperti:
Gedung Pusat Perkantoran Pemkab Sukabumi dengan anggaran Rp172 miliar yang mangkrak.
Plaza Amphitheater Geopark Ciletuh senilai Rp7,3 miliar yang tidak dioperasikan.
Menurut Ade, pola masalahnya sama: kurang pengawasan, minim transparansi, dugaan penyimpangan anggaran, serta mutu pekerjaan yang tidak sesuai standar.
Atas kondisi tersebut, Ade mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan konkret dan memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara akuntabel.
“Pemerintah daerah telah diminta untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan proyek ini dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan digunakan dengan efektif dan transparan,” tegasnya.
Masyarakat berharap proyek irigasi Cikarang–Cigangsa segera dilanjutkan agar aktivitas pertanian kembali normal dan perekonomian Desa dapat pulih.
(HSW)
