Soppeng Kabartujuhsatu.news, Wacana mengenai anggaran media untuk tahun 2026 di DPRD Soppeng yang disebut-sebut bernilai Rp 0 memicu perhatian serius dari kalangan jurnalis lokal.
Kebijakan yang dinilai ekstrem ini dianggap berpotensi menghambat fungsi keterbukaan informasi publik serta merenggangkan hubungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat.
Informasi tersebut pertama kali mencuat setelah beberapa sumber internal membahas rancangan efisiensi anggaran pada satuan kerja pemerintahan daerah.
Beberapa pos belanja seperti ATK, makan-minum, serta perjalanan dinas dikabarkan ikut terkena pemotongan besar-besaran sebagai bentuk efisiensi. Namun, penghapusan total anggaran media dinilai sebagai langkah yang tidak proporsional.
“Memangkas ATK tidak masalah, tapi mematikan anggaran media itu naif”
Wartawan senior Soppeng, Andi Agus PH Rauf, angkat bicara terkait kabar tersebut.
Ia menyebut bahwa efisiensi anggaran adalah hal wajar, namun penghapusan anggaran untuk media justru dapat menimbulkan dampak lebih besar dari yang dibayangkan.
“Pemotongan TKD mungkin terjadi dan berakibat efisiensi. Kalau anggaran ATK, makan minum dan perjalanan dinas yg dipangkas habis, mungkin Ndak terlalu bermasalah, cukup mereka berhemat dengan anggaran yang masih mereka miliki.
"Tapi kemudian memangkas habis anggaran untuk media, sepertinya adalah sesuatu yang NAIF,” ujarnya. Minggu (16/11/2025).
Menurutnya, keberadaan media tidak sekadar sebagai kanal penyebaran informasi, tetapi juga sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi dan kontrol sosial.
“MEDIA ibarat jendela, tempat masyarakat melihat aktivitas pemerintahnya dan tempat pemerintah melihat apa yg terjadi di masyarakatnya,” tambah Andi Agus.
Kebijakan anggaran Rp 0 untuk media dinilai berpotensi mengurangi akses publik terhadap informasi mengenai aktivitas pemerintah daerah, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran itu sendiri.
Tanpa dukungan media, ruang kritik dan partisipasi masyarakat bisa menyempit, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pelayanan publik.
Andi Agus juga menegaskan bahwa jika pemerintah tidak lagi menganggap media sebagai mitra penting, maka akan ada konsekuensi sosial di kemudian hari.
“Kalau kemudian kehadiran media tak lagi penting yg tercermin dari anggaran Rp. 0 ,-- ya....sudahlah, nanti juga kita akan ketemu di pengkolan,” tutupnya.
Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak DPRD Soppeng ataupun pemerintah daerah mengenai benar tidaknya nilai anggaran media yang disebut nol rupiah tersebut.
Publik dan insan pers kini menunggu klarifikasi dan alasan di balik kebijakan tersebut, mengingat besarnya implikasi terhadap transparansi dan komunikasi pemerintahan daerah dengan masyarakat.
(Red)
