Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, S.E menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Kegiatan yang diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI ini dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, serta dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Rakornas tahun ini mengangkat tema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dengan fokus utama memperluas inklusi keuangan hingga pelosok serta mempersempit kesenjangan ekonomi antara pusat dan daerah.
Dalam arahannya, Menko Airlangga menegaskan bahwa TPAKD memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program prioritas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Program tersebut antara lain Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa Merah Putih, serta perluasan akses energi bersih melalui program PLTS “1 Hektar 1 Megawatt”.
“TPAKD diharapkan dapat mempercepat akses keuangan bagi masyarakat, terutama pelaku UMKM di daerah.
"Pemerataan akses keuangan merupakan bagian dari keadilan sosial untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ujar Airlangga Hartarto dalam sambutannya.
Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng menyambut positif arahan pemerintah pusat tersebut.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Soppeng siap berkolaborasi dalam mempercepat inklusi keuangan di daerah, terutama dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, peningkatan akses keuangan merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
"Hal ini juga menjadi langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal yang sering memberatkan.
“Pemkab Soppeng berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan perbankan, lembaga keuangan, dan OJK untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat.
"Kami ingin memastikan bahwa pelaku UMKM dan masyarakat di pelosok juga bisa menikmati layanan keuangan yang adil dan mudah dijangkau,” tutur Bupati Suwardi.
Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga meluncurkan Roadmap Nasional TPAKD 2025–2029, yang menjadi panduan strategis dalam penguatan sistem keuangan inklusif di seluruh daerah.
Selain itu, turut digelar TPAKD Award 2025 sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah yang dinilai berhasil mendorong percepatan akses keuangan masyarakat secara nyata.
Melalui kehadiran Bupati Soppeng dalam Rakornas TPAKD 2025 ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus menjadi bagian dari gerakan nasional memperluas inklusi keuangan dan memperkokoh ketahanan ekonomi rakyat.
(Red)
