Makassar, Kabartujuhsatu.news, Kepolisian Republik Indonesia melakukan perombakan jajaran perwira tinggi. Salah satunya menyasar jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel).
Irjen Pol Rusdi Hartono resmi dimutasi dari jabatannya setelah sejumlah peristiwa besar terjadi di wilayah Sulsel, termasuk demonstrasi yang berujung ricuh hingga menelan korban jiwa.
Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2192/IX/KEP/2025 tertanggal 24 September 2025, Irjen Pol Rusdi Hartono ditarik menjadi Perwira Tinggi (Pati) Bareskrim Polri.
Posisinya digantikan Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri.
Pengangkatan Djuhandhani sekaligus menjadi promosi dari perwira bintang satu menjadi jenderal bintang dua (Irjen).
Mutasi ini muncul di tengah sorotan publik terhadap kinerja Polda Sulsel. Sebelumnya, Polda Sulsel dikaitkan dengan sejumlah isu, mulai dari gugatan seorang warga sebesar Rp800 miliar hingga tudingan adanya setoran Rp600 miliar terkait kasus penipuan online atau Passobis.
Meski tuduhan terakhir segera dibantah, rangkaian peristiwa itu sempat mencoreng citra institusi.
Puncaknya terjadi saat aksi demonstrasi di Makassar berakhir rusuh.
Massa membakar sejumlah fasilitas publik, termasuk gedung DPRD, pos polisi, dan masjid.
Peristiwa ini tidak hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga menelan korban jiwa, sehingga menjadi salah satu catatan kelam dalam kepemimpinan Rusdi Hartono di Sulsel.
Menanggapi pergantian tersebut, Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Didik Supranoto, menyebut rotasi jabatan sebagai hal yang lumrah di tubuh Polri.
“Pergantian kepemimpinan ini merupakan bagian dari pembinaan karier yang sudah terukur di tubuh Polri,” jelas Didik, Jumat (26/9/2025).
Ia berharap dengan kehadiran pemimpin baru, Polda Sulsel dapat semakin profesional dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Sekaligus memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro bukanlah sosok asing di lingkungan Polri.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini tercatat satu angkatan dengan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Namanya mencuat saat memimpin penanganan kasus dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo yang sempat ramai dibicarakan publik.
Dengan promosi ini, Djuhandhani menghadapi tantangan besar untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian di Sulsel, sekaligus mengembalikan stabilitas keamanan pasca-serangkaian insiden yang terjadi.
(Red)
