Medan, Kabartujuhsatu.news, Sekitar puluhan aktivis yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Anti-Korupsi Sumatera Utara (Permak Sumut) menggelar aksi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sumut dan Kantor Gubernur, Selasa (16/9/2025).
Massa menuntut Kejati Sumut mengambil alih dan segera menuntaskan penyidikan dugaan korupsi pengadaan Smart Board dan meubilair senilai Rp100 miliar di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat.
Dalam orasi di depan gerbang Jalan AH Nasution, Ketua Umum Permak Sumut Asril Hasibuan mendesak agar penyidikan berjalan tanpa tebang pilih.
Massa menuding mantan Pelaksana Tugas (Pj) Bupati Langkat, Faisal Hasrimy, yang kini menjabat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumut sebagai sosok sentral dalam perubahan anggaran yang mendorong munculnya proyek tersebut dalam APBD Perubahan 2024.
“Kami minta Kejati Sumut jangan tebang pilih. Periksa semua pihak tanpa terkecuali, termasuk mantan Pj Bupati Langkat,” ujar Asril di hadapan wartawan dan peserta aksi.
Koordinator aksi Yunus Dalimunthe menambahkan bahwa anggaran Rp100 miliar dipaksakan masuk pada akhir tahun dengan pembagian Rp50 miliar untuk Smart Board dan Rp50 miliar untuk meubilair.
Proses tender, menurut para pengunjuk rasa, penuh rekayasa dan serah terima barang diduga dipercepat dalam beberapa hari.
Mereka juga menuduh adanya aliran dana yang menguntungkan pihak tertentu serta tekanan kepada pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD Langkat untuk menyetujui pergantian anggaran.
“Ini bukan lagi korupsi biasa, tapi sebuah skenario yang telah disusun rapi. Ada konspirasi jahat demi keuntungan pribadi dan kepentingan politik,” kata Yunus.
Peserta aksi meminta Kejati Sumut memeriksa seluruh pihak terkait, termasuk pejabat yang diduga menerima “uang ketok” dari pihak eksekutif serta memastikan keabsahan proses tender dan serah terima barang.
Massa menyerahkan dokumen pendukung dan menyerukan agar penegak hukum membuka aliran dana serta menindak tegas bila ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran.
Hingga akhir aksi, perwakilan massa menyatakan akan memantau perkembangan penyidikan dan menggelar langkah lanjutan jika tidak ada tindakan cepat dari instansi penegak hukum.
“Kami tidak akan berhenti sampai kasus ini ditangani secara transparan dan semua pihak yang terlibat dipertanggungjawabkan sesuai hukum,” kata Asril Hasibuan, Ketua Umum Permak Sumut.
Pergerakan Mahasiswa Anti-Korupsi Sumatera Utara (Permak Sumut) adalah organisasi mahasiswa yang fokus pada pengawasan penggunaan anggaran publik dan pemberantasan korupsi di wilayah Sumatera Utara.
Permak Sumut rutin melakukan investigasi lapangan, advokasi, dan kampanye publik untuk mendorong akuntabilitas pejabat publik dan transparansi tata kelola pemerintahan.
(Riz)
