Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Proyek pembangunan jalan di Desa Sering, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan, yang masuk dalam Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) kembali menjadi sorotan publik.
Sejumlah warga menilai pelaksanaan proyek senilai Rp500 juta itu sarat dengan persoalan, mulai dari transparansi hingga penggunaan material yang dianggap tidak sesuai standar.
Proyek yang dibiayai melalui anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mencakup beberapa pekerjaan penting, di antaranya penimbunan badan jalan, pembangunan talud, serta pemasangan duicker.
Pelaksanaan proyek dipercayakan kepada Kelompok Kerja Sama Antar Desa (KKAD) Mattuju, Kecamatan Donri-Donri.
Namun dalam praktiknya, warga setempat mengaku kecewa. Mereka menilai proses pekerjaan dilakukan tanpa keterbukaan informasi, sehingga menimbulkan dugaan adanya penyimpangan.
“Pernah kami tanyakan ke salah satu pekerja soal dari mana material penimbunan jalan diambil, tapi jawabannya tidak tahu,” ungkap salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Selasa (24/9/2025).
Menurutnya, kondisi ini menimbulkan kecurigaan. Apalagi, saat penimbunan jalan berlangsung, warga mendapati material yang digunakan diambil dari lokasi sekitar proyek.
“Yang lebih parahnya, material diambil dari dekat lokasi, bukan dari tempat resmi. Ini menimbulkan pertanyaan soal legalitas dan kualitas material yang dipakai,” tambahnya.
Sejumlah warga lain juga menyampaikan hal serupa. Mereka khawatir jalan yang dikerjakan dengan kualitas material seadanya tidak akan bertahan lama dan berpotensi merugikan masyarakat di kemudian hari.
Proyek PISEW sendiri sejatinya bertujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar di Desa-Desa, sehingga mampu mendukung pertumbuhan sosial ekonomi wilayah.
Namun, dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan justru dikhawatirkan menghambat manfaat yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Sereng, pihak KKAD Mattuju, maupun instansi terkait di lingkup Kecamatan Donri-Donri.
Pihak-pihak terkait diharapkan segera memberikan klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
(Red/Tim)
