Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Ratusan pendemo yang terdiri dari mahasiswa HMI, alumni HMI, dan warga memadati depan gedung DPRD Kabupaten Soppeng untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait kondisi ketidakadilan di Indonesia.
Demonstrasi yang berlangsung pada Senin sore ini mendapat sambutan hangat dari Ketua DPRD Soppeng, Bupati, Wakil Bupati, serta jajaran Forkopimda seperti Kajari, Dandim 1423, dan Kapolres Soppeng. Senin (9/8/2025).
Nursandi, mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) sekaligus Ketua HMI Cabang Soppeng dan Jenderal Lapangan aksi, menuturkan bahwa demonstrasi ini merupakan respon atas kebijakan DPR pusat, termasuk kenaikan tunjangan anggota DPR yang dianggap tidak sejalan dengan upaya efisiensi anggaran pemerintah.
“Kebijakan ini jelas merugikan rakyat,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, terdapat tujuh orator, baik pria maupun wanita, yang secara bergantian menyampaikan tuntutan mereka.
Namun, perhatian khusus tertuju pada 2 sosok perempuan yang menjadi orator, membacakan puisi di depan gedung DPRD dengan suara lantang.
Salah satu sosok pemimpin lainnya adalah kader HMI Makassar, alumni Unismuh Makassar, asal Desa Pattojo, yang tampil mengenakan baju merah dan masker dengan hijab hitam.
Orasinya yang penuh semangat dan terstruktur dengan artikulasi jelas membuat bulu kuduk merinding, bahkan membuat para legislator dan pejabat yang hadir mengangguk tanda setuju.
Perempuan tersebut menyampaikan keprihatinannya atas kebijakan kenaikan tunjangan DPR RI dan mengingatkan para legislator pusat agar tidak bersikap arogan.
Ia juga mengajak agar aspirasi masyarakat diteruskan kepada pihak yang memiliki jaringan kuat di partai politik.
Di akhir demonstrasi, Nursandi membacakan beberapa tuntutan Aliansi Masyarakat Soppeng Menggugat, antara lain penuntasan kasus kematian Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dilindas kendaraan baracuda saat aksi di Jakarta pada 25 September 2025.
Selain itu, mereka menuntut keadilan bagi keluarga korban, penghentian kekerasan terhadap massa aksi, pengesahan UU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi, revisi UU Kepolisian agar aparat lebih profesional dan tidak represif, transparansi pengelolaan anggaran DPR, serta penolakan tunjangan rumah anggota DPR-RI.
Ketua DPRD Kabupaten Soppeng, HA Muhammad Farid, menerima tuntutan tersebut dengan terbuka. “Meski kondisi DPRD Soppeng berbeda dengan pusat, kami berkomitmen untuk bersama-sama memperjuangkan aspirasi rakyat demi keadilan dan kesejahteraan,” ujarnya.
DPRD Kabupaten Soppeng adalah lembaga legislatif daerah yang berperan dalam pembuatan kebijakan dan pengawasan pemerintahan di Kabupaten Soppeng.
DPRD berkomitmen untuk mendukung aspirasi masyarakat dan mewujudkan pemerintahan yang transparan serta adil.
(Red)
