Makassar, Kabartujuhsatu.news, Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, menerima audiensi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan di Baruga Lounge Kantor Gubernur. Selasa (19/8/2025).
Pertemuan ini bertujuan membahas indikator sosial ekonomi terbaru sekaligus memperkuat sinergi antara Pemprov Sulsel dan BPS dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah.
Dalam audiensi tersebut, BPS Sulsel memaparkan berbagai data terkini, mulai dari kemiskinan, ketenagakerjaan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga ekspor-impor.
Diskusi juga menyoroti isu strategi mengenai kredibilitas data dan pentingnya transparansi metodologi statistik agar masyarakat tetap percaya pada data resmi pemerintah.
Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menegaskan bahwa data yang akurat dan terkini sangat penting sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan daerah, terutama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel.
“Data statistik bukan sekedar angka, melainkan fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran".
"Terutama untuk program pengentasan kemiskinan, kita memerlukan basis data yang valid agar intervensi pemerintah benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Fatmawati juga menekankan pentingnya integrasi data antarinstansi untuk menghasilkan kebijakan yang tidak parsial tetapi berlandaskan satu referensi bersama.
Ia menambahkan, “Pemprov Sulsel akan terus mendorong sinergi dengan BPS dan OPD terkait agar data yang dipublikasikan bisa menjadi pijakan bersama dalam menyusun strategi pembangunan daerah.”
Sementara itu, Kepala BPS Sulsel, Aryanto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sulsel dalam memperkuat kerja statistik di daerah.
Menurutnya, kolaborasi ini akan mengoptimalkan data publikasi agar lebih relevan dan bermanfaat bagi kebijakan publik.
“Kami bersyukur dapat berdiskusi langsung dengan Ibu Wakil Gubernur. Banyak hal yang dibicarakan, mulai dari dukungan pemerintah provinsi hingga strategi penggunaan data statistik. Ke depan, BPS siap berkolaborasi lebih erat dengan OPD-OPD terkait agar publikasi data semakin bermanfaat,” jelas Aryanto.
Aryanto juga mengklarifikasi perbedaan data yang sering muncul di publik disebabkan oleh perbedaan waktu rilis, metodologi, dan cakupan data, bukan manipulasi.
Ia mengajak masyarakat memahami tiga jenis data utama: data statistik dasar dari BPS, data sektoral dari OPD, dan data statistik khusus dari lembaga independen.
Audiensi ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulsel, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, serta Plt. Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Setda Sulsel.
Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan adalah lembaga pemerintah yang bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik resmi untuk mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan daerah.
(Red)
