Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kawulo Alit Indonesia (KAI) mengirimkan kepada Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, untuk segera mengusut tuntas kasus penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat.
Kasus ini dianggap sebagai puncak gunung es dari distorsi tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang telah merugikan negara puluhan hingga ratusan triliun rupiah sejak kemerdekaan.
Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan SDA yang melimpah, namun ironisnya penerimaan negara dari sumber daya tersebut sangat kecil dibandingkan potensi yang ada.
Dalam APBN 2025, kontribusi negara bukan pajak dari SDA hanya mencapai sekitar Rp 200 triliun dari total Rp 3.600 triliun.
Kawulo Alit menilai hal ini merupakan tanda nyata dari adanya pengelolaan SDA yang tidak transparan dan merugikan negara.
“Kasus nikel Raja Ampat bukan sekadar masalah kerusakan lingkungan atau geopark UNESCO, melainkan juga mencakup aset negara dan pelanggaran privasi ekonomi yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 33".
"Kami menduga praktik serupa terjadi di wilayah lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan daerah lainnya,” ujar dr. Ali Mahsun, Presiden Kawulo Alit Indonesia.
KAI mendesak Presiden Prabowo untuk mengambil tiga langkah penting: pertama, mengusut tuntas kasus ini; kedua, membentuk Satuan Tugas Mafia Migas dan Minerba untuk mengawasi dan menyiarkan kegiatan penambangan SDA baik yang dikelola BUMN maupun swasta, domestik maupun asing; ketiga, merampas aset penggarongan SDA yang selama ini merugikan negara dan mengembalikannya ke tangan pemerintah.
Kawulo Alit menegaskan tidak ada toleransi bagi siapa pun yang terbukti terlibat, tanpa melihat latar belakang atau kedudukan.
"Kedaulatan ekonomi dan kekayaan SDA harus dijaga demi masa depan Indonesia. Ini bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga harga diri bangsa".
"Kami percaya Presiden Prabowo mampu mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat," tambah dr. Ali Mahsun.
Kawulo Alit Indonesia adalah organisasi yang mewakili kepentingan rakyat kecil dalam mengawal keadilan sosial dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.
KAI aktif mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kedaulatan nasional dalam bidang migas dan mineral batu bara (minerba).
(Red)
