Soppeng Respon Cepat Program Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Apresiasi Komitmen Kepala Daerah
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner

    Layanan Publikasi Media Online : Iklan, Berita, Banner
    Klik Gambar Inaproc Kabartujuhsatu di Kolom Pencarian

    Daftar Blog Saya

    Soppeng Respon Cepat Program Sekolah Rakyat, Menteri Sosial Apresiasi Komitmen Kepala Daerah

    Kabartujuhsatu
    Sabtu, 24 Mei 2025, Mei 24, 2025 WIB Last Updated 2025-05-24T11:26:02Z
    masukkan script iklan disini


    Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Inisiatif Program Sekolah Rakyat (SR) yang digagas Presiden Prabowo Subianto sebagai upaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas mendapat respons cepat dari Pemerintah Kabupaten Soppeng. Sabtu (24/5/2025).


    Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas kesigapan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng, Suwardi Haseng dan Selle KS Dalle, yang langsung menindaklanjuti program ini dengan menyiapkan fasilitas pendukung dalam waktu singkat.


    Setelah pertemuan singkat dengan Menteri Sosial dan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, pasangan yang akrab disapa SUKSES tersebut segera berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah dan menetapkan bekas gedung Rumah Sakit Umum Ajjapange sebagai lokasi sementara Sekolah Rakyat.


    Pilihan ini dianggap strategis karena lokasi tersebut dinilai mampu memenuhi kebutuhan dasar sekolah, termasuk asrama bagi siswa.


    Langkah cepat Soppeng ini menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial.


    Selain Soppeng, Kota Makassar dan Kabupaten Bone juga menjadi daerah prioritas yang akan menerima pembangunan gedung Sekolah Rakyat yang lebih representatif pada tahap awal.


    Menurut Menteri Sosial, respons cepat kepala daerah menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan daerah.


    Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang untuk berjalan di 100 titik di seluruh Indonesia pada tahun 2025.


    Dengan pendekatan ini, pemerintah berharap mampu menekan angka kemiskinan melalui pemberdayaan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas.


    Namun, tantangan masih terbentang di depan. Membangun infrastruktur yang memadai, menjamin keberlanjutan program, serta mengoptimalkan manajemen pendidikan di daerah-daerah rawan kemiskinan menjadi pekerjaan rumah yang harus dijawab pemerintah pusat dan daerah secara sinergis.


    Respons positif dari Pemerintah kabupaten  Soppeng dan daerah lainnya menjadi sinyal awal yang menggembirakan bahwa kolaborasi ini bisa menjadi langkah konkret menuju perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini