Sidoarjo, Kabartujuhsatu.news, Pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Sidoarjo dinilai tertutup, terutama dalam hal memberikan informasi kepada media. Penilaian ini muncul setelah 62 redaksi media dari Jawa Timur kesulitan memperoleh klarifikasi terkait pemutusan kerja sama publikasi yang dilakukan tanpa batas waktu yang jelas, Jumat (30/5/2025).
Permasalahan bermula ketika Febri, staf Humas Lapas Sidoarjo, menyampaikan bahwa atas arahan Kepala Humas yang baru, akan ada pengurangan jumlah media rekanan mulai bulan depan karena alasan efisiensi anggaran.
“Harap dimaklumi, anggaran publikasi terkena efisiensi. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya,” ujar Febri kepada awak media.
Febri menegaskan bahwa dirinya hanya menjalankan arahan pimpinan. Ia juga menyampaikan bahwa kepala humas sebelumnya, yang bersikap lebih terbuka terhadap media, telah dimutasi.
“Saya hanya staf biasa yang menjalankan instruksi pimpinan. Dulu, semua media diterima, tapi sekarang pimpinan sudah berganti. Saya tidak tahu kebijakan ke depan akan seperti apa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Febri menyampaikan melalui grup WhatsApp media rekanan Lapas Sidoarjo yang beranggotakan 62 media dari seluruh Jawa Timur bahwa tidak akan ada pengurangan anggota grup, namun grup tersebut akan dinonaktifkan hingga batas waktu yang belum ditentukan.
“Terkait keterbatasan anggaran yang sudah membuat gaduh di grup ini, maka kami putuskan grup ini dinonaktifkan. Kami undur diri, mohon maaf yang sebesar-besarnya,” tulis Febri.
Akbar Ali, salah satu anggota grup yang mewakili puluhan media, menyatakan keprihatinannya atas kebijakan yang diambil oleh Humas Lapas Sidoarjo saat ini.
“Kebijakan ini bertentangan dengan instruksi Dirjen Pemasyarakatan yang meminta agar setiap Kepala Lapas dan Rutan, melalui Humas, mampu melayani kebutuhan informasi publik, menjalin komunikasi yang baik dengan media, dan mengemas publikasi layanan serta tugas Pemasyarakatan di tengah masyarakat,” jelas Akbar.
Ia juga mempertanyakan alasan keterbatasan anggaran yang baru sekarang dijadikan dasar penghentian kerja sama, padahal sebelumnya tidak menjadi masalah.
“Saya heran, mengapa baru sekarang berdalih soal anggaran? Saat pimpinan Humas sebelumnya, semua berjalan baik-baik saja. Ada apa dengan kebijakan Humas Lapas Sidoarjo yang baru menjabat belum genap dua bulan?” tutupnya.
(Redho)
