Oleh: Ari Supit
Ketika sebuah program publik sebesar Makanan Bergizi Gratis (MBG) diguncang oleh isu makanan basi, bukan hanya logistik yang dipertaruhkan tetapi juga kepercayaan publik.
Beberapa hari terakhir, Kabupaten Bulukumba menjadi sorotan setelah munculnya kabar bahwa ratusan porsi makanan program MBG yang didistribusikan ke SMP Negeri 2 Bulukumba diduga dalam kondisi “basi”.
Media segera memuatnya dengan judul mencolok, membentuk persepsi publik sebelum fakta benar-benar terverifikasi.
Namun setelah ditelusuri lebih dalam, ternyata isu ini lebih merupakan masalah teknis ketimbang kelalaian serius dalam aspek keamanan pangan.
Antara Persepsi dan Fakta Lapangan
Setelah laporan dari pihak sekolah pada 23 Mei 2025, berbagai pihak mulai dari Kepala SPPG hingga Wakil Bupati dan Forkopimda bergerak cepat melakukan pengecekan.
Hasilnya? Tidak ada bau busuk, tidak ada tanda-tanda pembusukan, dan lebih penting lagi, tidak ada siswa yang mengalami keracunan makanan.
Yang terjadi adalah nasi yang terasa lembek dan bertekstur basah, akibat dari metode memasak dan penyimpanan yang kurang tepat, serta penggunaan jenis beras yang tidak sesuai.
Ini memang kesalahan. Namun bukan kesalahan fatal yang harus dibayar dengan rusaknya citra program MBG.
Masalah Teknis yang Jadi Bahan Bakar Sensasi
Beras jenis premium yang digunakan yang cenderung pulen, ternyata tidak cocok untuk porsi besar nasi goreng.
Dipasak dua kali, disimpan semalaman, dan akhirnya menghasilkan nasi yang lembek dan terasa "tidak segar".
Namun, kondisi itu tidak identik dengan basi atau busuk. Sayangnya, dalam dunia informasi yang serba cepat dan serba dangkal, kesan menjadi lebih kuat daripada kenyataan.
Ini menjadi pelajaran penting: kebenaran bisa kalah cepat dari persepsi. Dan persepsi yang salah bisa merusak reputasi program yang sebenarnya membawa dampak positif besar bagi ribuan siswa.
Evaluasi: Yang Diperbaiki Bukan Hanya Dapur, Tapi Juga Komunikasi
Saya mengapresiasi langkah cepat yang diambil oleh pemerintah daerah dan tim SPPG. Tidak hanya melakukan pengecekan dan klarifikasi, mereka juga merumuskan tiga langkah korektif yakni memilih beras yang sesuai, memperbaiki teknik memasak, dan memberikan pelatihan lanjutan pada mitra penyedia makanan.
Namun, pelajaran terbesar dari insiden ini bukan cuma soal teknis. Kegagapan komunikasi dan minimnya edukasi publik menjadi titik lemah lain. Pihak sekolah, yang semestinya bisa menjadi mitra dialog, justru memilih diam.
Media online, alih-alih menyajikan laporan berimbang, justru memunculkan judul sensasional.
MBG Harus Dijaga, Bukan Dibuat Goyah
MBG bukan program kecil. Ia adalah bentuk nyata hadirnya negara dalam memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan asupan bergizi, khususnya di daerah-daerah yang rentan secara ekonomi.
Kesalahan teknis bisa terjadi. Tapi kita semua penyedia, pengelola, pengawas, media, hingga masyarakat, mempunyai tanggung jawab kolektif untuk menjaga integritas dan keberlangsungan program ini.
Jika satu kesalahan kecil langsung dihakimi tanpa konteks, maka kita tengah membangun budaya yang merusak upaya baik hanya karena miskomunikasi.
Mari kita bantu MBG Bulukumba menjadi lebih baik, bukan dengan tudingan, tapi dengan koreksi dan dukungan.
