Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tak tinggal diam menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Idul Adha 2025. Dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel, Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya langkah antisipatif berbasis kolaborasi dan digitalisasi. Rabu (28/5/2025).
Fatmawati mengingatkan bahwa inflasi Sulsel saat ini masih terkendali sebesar 1,91% secara bulanan dan 2,28% secara tahunan per April 2025, namun tren kenaikan tetap perlu diwaspadai.
"Saya minta intervensi dilakukan lebih awal dan tepat sasaran," ujarnya, menyoroti komoditas penyumbang inflasi seperti beras, cabai rawit, cabai merah, dan ikan bandeng.
Pemprov Sulsel mendorong pemanfaatan Gerakan Pangan Murah (GPM) serta aplikasi Sigap Sultan, sistem digital pemetaan neraca pangan antarwilayah, sebagai instrumen penting menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
"Digitalisasi bukan hanya alat, tapi strategi kunci peningkatan tata kelola yang akuntabel dan partisipatif," tegas Fatmawati, seraya menggarisbawahi pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak.
Sebagai bagian dari strategi jangka menengah, Pemprov Sulsel juga meluncurkan Roadmap Pengendalian Inflasi 2025–2027.
Strategi ini mencakup empat pilar utama: keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Fokusnya meliputi penguatan pasar penyeimbang, optimalisasi produksi lokal, infrastruktur logistik, dan edukasi publik berbasis data.
Fatmawati menutup dengan ajakan kepada seluruh elemen pemerintah dan masyarakat untuk bersatu menjaga daya beli rakyat.
"Jangan biarkan inflasi menjadi hantu di tengah masyarakat, Hadirkan solusi nyata sejak dini, dengan data yang akurat dan aksi yang terukur," tandasnya.
Melalui penguatan sinergi dan transformasi digital, Pemprov Sulsel berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat jelang Idul Adha dan seterusnya.
(Red)
