Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kembali mencatatkan prestasi membanggakan dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024.
Ini menjadi kali keempat secara berturut-turut, sejak 2021, Pemprov Sulsel berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, yang mencerminkan penyusunan laporan sesuai standar, transparan, serta taat terhadap regulasi.
Prosesi penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel di Gedung DPRD Sulsel pada Rabu (28/5).
LHP diserahkan oleh Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara III BPK RI, Dede Sukarjo, kepada Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, dan disaksikan Wakil Gubernur Sulsel, Hj. Fatmawati Rusdi.
Dalam pidatonya, Dede Sukarjo menjelaskan bahwa laporan keuangan Pemprov Sulsel dinilai telah memenuhi seluruh aspek penting dalam tata kelola keuangan negara.
“Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), diungkapkan secara memadai, patuh terhadap ketentuan hukum, dan didukung oleh sistem pengendalian intern yang efektif. Atas dasar itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Ia juga memuji komitmen Pemprov Sulsel yang dinilai konsisten dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta melibatkan seluruh elemen pemerintahan dalam pengelolaan keuangan publik.
Sementara itu, Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah dan BPK atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik.
“Opini WTP ini bukan hanya sebuah capaian administratif, tetapi bukti nyata bahwa Pemprov Sulsel serius dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional,” ungkap Fatmawati.
Namun demikian, Fatmawati menegaskan pentingnya untuk tidak berpuas diri. Ia meminta agar seluruh rekomendasi dari BPK segera ditindaklanjuti.
“Opini WTP harus menjadi momentum evaluasi. Kita harus terus memperbaiki diri dan menjadikan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel sebagai budaya kerja di setiap lini pemerintahan,” tegasnya.
Dengan pencapaian ini, Sulawesi Selatan semakin mempertegas posisinya sebagai daerah yang menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten.
Pemerintah provinsi juga menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dalam pengelolaan keuangan daerah, demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(Red)
