Restu Jakarta dan dukungan seluruh DPC menjadi modal politik, tetapi konsolidasi organisasi tak boleh berhenti pada pembagian dukungan dan perebutan kursi ketua.
Makassar, Kabartujuhsatu.news, Dalam politik, pengalaman pahit sering kali menjadi guru yang paling efektif. Kekalahan mengajarkan seseorang untuk membaca peta kekuasaan dengan lebih cermat, menghitung risiko dengan lebih teliti, dan memastikan pintu menuju kemenangan tidak terbuka hanya di satu sisi.
Munafri Arifuddin alias Appi tampaknya memahami pelajaran tersebut. Setelah melewati dinamika politik di Partai Golkar, Wali Kota Makassar itu kini berada di ambang kepemimpinan Partai Demokrat Sulawesi Selatan dengan dukungan seluruh DPC kabupaten/kota.
Jika dukungan tersebut benar-benar solid hingga Musyawarah Daerah (Musda), Appi berpeluang melenggang tanpa lawan. Namun, di sinilah ironi politik mulai menarik untuk dibedah: ketika pertandingan belum dimulai, mengapa barisan pendukung sudah terlihat begitu rapat?
Apakah ini cerminan kesepakatan politik yang matang, hasil konsolidasi organisasi yang efektif, atau bagian dari kalkulasi elite yang telah memperhitungkan berbagai kemungkinan?
Pertanyaan itu penting. Sebab, dalam politik, angka dukungan memang berbicara, tetapi proses di balik angka tersebut sering kali menyimpan cerita yang jauh lebih panjang.
Belajar dari Golkar, Jangan Mengulang Kesalahan
Appi tentu tidak asing dengan kerasnya persaingan internal partai. Pengalaman politik di Golkar dapat menjadi pelajaran bahwa dukungan tidak cukup dihimpun hanya dengan mengandalkan popularitas atau kedekatan personal.
Ada struktur, mekanisme organisasi, kepentingan kader, serta keputusan elite yang harus diperhitungkan secara bersamaan.
Dalam konteks pencalonan di Demokrat Sulsel, langkah mengonsolidasikan dukungan daerah sekaligus membangun komunikasi dengan pengurus pusat merupakan bagian penting dari strategi politik.
Sebab, dalam partai politik, dukungan di daerah dan persetujuan di tingkat pusat tidak selalu berjalan otomatis dalam satu arah.
Kandidat bisa mengantongi dukungan banyak pemilik suara, tetapi tetap menghadapi persoalan apabila mekanisme dan konfigurasi politik di tingkat pusat tidak sejalan. Sebaliknya, dukungan elite pusat juga tidak serta-merta menjamin penerimaan yang kuat di tingkat akar rumput.
Appi tampaknya berusaha memastikan kedua sisi tersebut tidak berseberangan.
Namun, ada satu hal yang harus dibedakan: menguasai konfigurasi Musda tidak sama dengan menguasai masa depan partai.
Yang pertama berbicara tentang bagaimana seseorang mendapatkan posisi. Yang kedua menyangkut bagaimana ia mempertahankan kepercayaan, menggerakkan kader, dan membangun kekuatan organisasi.
Restu Pusat, Dukungan Daerah: Politik Dua Kunci
Dalam kontestasi internal partai, dukungan pemilik suara dan restu elite kerap menjadi dua kunci yang menentukan arah perjalanan seorang kandidat.
Keduanya bisa memperlancar jalan menuju kursi ketua. Tetapi, apabila proses konsolidasi hanya berorientasi pada pengamanan dukungan, kemenangan organisasi berisiko direduksi menjadi kemenangan figur.
Di sinilah pencalonan Appi perlu dilihat lebih jauh daripada sekadar daftar dukungan DPC.
Pertanyaan yang lebih mendasar ialah: apa yang akan dilakukan setelah seluruh dukungan berhasil dihimpun?
Apakah Demokrat Sulsel akan mengalami pembenahan struktur secara menyeluruh? Apakah kader di kabupaten dan kota akan mendapatkan ruang yang lebih besar? Apakah konsolidasi akan menghasilkan kerja politik yang berkelanjutan, atau justru berhenti setelah jabatan ketua resmi berada di tangan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan tuduhan terhadap proses pencalonan Appi. Ini merupakan ukuran yang wajar bagi siapa pun yang hendak memimpin organisasi politik.
Sebab, jabatan ketua bukan garis akhir. Justru dari kursi itulah tanggung jawab yang lebih besar dimulai.
Wali Kota Makassar Bukan Jaminan Suara Demokrat
Tidak dapat dimungkiri, posisi Appi sebagai Wali Kota Makassar memberinya panggung politik yang strategis. Makassar merupakan pusat pemerintahan, ekonomi, dan komunikasi politik di Sulawesi Selatan.
Kepemimpinan di kota ini menghadirkan eksposur publik yang besar. Namun, popularitas seorang kepala daerah tidak otomatis berpindah menjadi suara untuk partai yang dipimpinnya.
Inilah kekeliruan yang perlu dihindari Demokrat: menganggap figur populer sebagai jalan pintas menuju peningkatan elektoral.
Wali kota memiliki mandat pemerintahan. Partai memiliki tanggung jawab politik dan organisasi. Keduanya dapat saling mendukung, tetapi tidak bisa disamakan.
Masyarakat yang mengenal Appi belum tentu otomatis memilih Demokrat. Demikian pula, keberhasilan mengonsolidasikan elite partai belum tentu membuat struktur di tingkat bawah bekerja secara efektif.
Karena itu, Demokrat harus membuktikan bahwa pencalonan Appi bukan sekadar perpindahan figur ke panggung baru, melainkan awal dari pembenahan organisasi yang terukur.
Partai membutuhkan lebih dari sekadar nama besar. Ia membutuhkan kader yang aktif, komunikasi politik yang terbuka, program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme organisasi yang memberi ruang bagi aspirasi dari bawah.
Tanpa itu semua, popularitas hanya menjadi etalase yang menarik perhatian, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan berarti.
Calon Tunggal Bukan Akhir Pertarungan
Jika seluruh DPC benar-benar memberikan dukungan kepada Appi, status calon tunggal tentu menjadi keuntungan dalam proses Musda. Persaingan terbuka yang biasanya menyita energi dapat berkurang, sementara konsolidasi organisasi berpeluang berlangsung lebih cepat.
Namun, calon tunggal bukan berarti tanpa tantangan.
Justru ketika tidak ada pesaing yang tampil di arena, perhatian publik dapat beralih dari persaingan menuju pertanyaan yang lebih substantif: bagaimana dukungan itu terbentuk, apa komitmen yang menyertainya, dan bagaimana kepemimpinan baru akan mengelola perbedaan kepentingan di dalam partai?
Sebab, dukungan politik memiliki banyak lapisan. Ada yang berangkat dari kesamaan visi, ada yang lahir dari pertimbangan strategis, dan ada pula yang berkaitan dengan dinamika kepentingan organisasi.
Tanpa bukti yang memadai, tidak adil untuk menyimpulkan bahwa dukungan seluruh DPC merupakan hasil tekanan atau transaksi tertentu. Namun, juga tidak cukup bagi sebuah partai untuk sekadar memamerkan keseragaman dukungan tanpa menjelaskan agenda pembenahan yang akan dijalankan.
Soliditas bukan sekadar tidak adanya penentang. Soliditas adalah kemampuan mengelola perbedaan tanpa merusak organisasi.
Jangan Sampai Menang Musda, Kalah dalam Pembuktian
Bagi Demokrat Sulsel, kehadiran Appi sebagai calon ketua membuka babak baru dalam perjalanan organisasi. Namun, peluang tersebut datang bersama ekspektasi yang tidak kecil.
Appi harus mampu menunjukkan bahwa pengalaman politiknya menghasilkan kepemimpinan yang lebih terukur, bukan sekadar strategi yang efektif untuk mengamankan jabatan.
Ukuran keberhasilannya kelak bukan hanya seberapa cepat struktur menyatakan dukungan, tetapi juga seberapa baik organisasi bekerja setelah Musda.
Apakah kader merasa dilibatkan? Apakah DPC mendapatkan perhatian yang proporsional? Apakah regenerasi berjalan? Apakah partai memiliki agenda politik yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik?
Pertanyaan itu akan jauh lebih menentukan daripada foto bersama, pernyataan dukungan, atau klaim soliditas yang ramai menjelang Musda.
Sebab, mengumpulkan dukungan sebelum pemilihan adalah satu pekerjaan. Merawat kepercayaan setelah terpilih merupakan pekerjaan yang berbeda sama sekali.
Appi boleh saja berhasil mengunci pintu menuju kursi ketua. Tetapi, ia belum membuktikan apa-apa jika pintu menuju kader, masyarakat, dan penguatan partai justru tetap tertutup.
Dalam politik, strategi dapat mengantarkan seseorang ke puncak organisasi. Namun, hanya kerja nyata yang dapat menjawab apakah kemenangan itu benar-benar membawa perubahan.
Jika kelak Demokrat Sulsel tumbuh lebih solid, kader bergerak lebih aktif, dan organisasi semakin dekat dengan masyarakat, konsolidasi menjelang Musda akan memiliki makna lebih dari sekadar perebutan jabatan.
Sebaliknya, jika seluruh energi hanya habis untuk memastikan kursi ketua aman, publik berhak mempertanyakan apa manfaat besar yang sebenarnya diperoleh partai.
Pada akhirnya, mengunci pintu Musda mungkin soal strategi. Membuka pintu kemenangan elektoral adalah soal kerja, kepercayaan, dan pembuktian.
Jangan sampai Appi sukses mengamankan kursi ketua, tetapi Demokrat Sulsel masih harus bekerja keras mencari alasan mengapa masyarakat perlu memberikan kepercayaan kepada partai tersebut.
Sumber : Dr Nurmal Idrus, MM
Pengamat Politik dan Pemerintahan
Ahad (18/10/2026)
