Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Masa bakti kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Soppeng periode 2021–2026 resmi berakhir hari ini, Minggu (21/6/2026).
Berakhirnya masa kepengurusan tersebut mengacu pada Surat Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: KEP-032/DPD-I/PG/VI/2021 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng Masa Bakti 2021–2026.
SK yang ditetapkan di Makassar pada 21 Juni 2021 itu menjadi dasar legalitas kepengurusan yang dipimpin oleh H. A. Kaswadi Razak, SE sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Soppeng selama lima tahun terakhir.
Dengan berakhirnya masa bakti tersebut, perhatian kader dan simpatisan Partai Golkar di Kabupaten Soppeng kini tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil oleh partai berlambang pohon beringin itu.
Apakah akan segera digelar Musyawarah Daerah (Musda) untuk memilih ketua baru, ataukah akan ditunjuk pelaksana tugas (Plt) hingga proses Musda dilaksanakan?
Pertanyaan tersebut mulai ramai diperbincangkan di kalangan kader maupun pengamat politik lokal. Pasalnya, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pengurus DPD Golkar Soppeng maupun DPD Golkar Sulawesi Selatan mengenai status kepemimpinan pasca berakhirnya masa bakti pengurus periode 2021–2026.
Sebagaimana tertuang dalam SK tersebut, kepengurusan DPD Golkar Soppeng periode 2021–2026 merupakan hasil Musyawarah Daerah (Musda) X Partai Golkar Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan pada 25 April 2021.
Musda tersebut menetapkan H. A. Kaswadi Razak sebagai Ketua DPD Golkar Soppeng untuk masa bakti lima tahun. Kepengurusan kemudian disahkan oleh DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan melalui SK tertanggal 21 Juni 2021.
Selain Ketua, struktur organisasi juga diisi oleh puluhan kader yang menempati berbagai bidang strategis mulai dari organisasi dan kaderisasi, pemenangan pemilu, kerjasama legislatif dan eksekutif, hukum dan HAM, ekonomi, kerohanian, hingga ketenagakerjaan dan infrastruktur.
Berdasarkan lampiran keputusan tersebut, jumlah pengurus dan anggota yang tercantum dalam komposisi kepengurusan mencapai 97 orang.
Selama periode kepengurusan 2021–2026, Partai Golkar tetap menjadi salah satu kekuatan politik utama di Kabupaten Soppeng.
Pada Pemilu Legislatif 2024, Golkar berhasil mempertahankan posisinya sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Soppeng dengan raihan 11 kursi.
Capaian tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mesin politik partai masih berjalan efektif di tingkat daerah. Bahkan dalam SK kepengurusan tahun 2021, salah satu target utama yang dibebankan kepada pengurus adalah memenangkan seluruh kontestasi politik, termasuk Pemilu Legislatif, Pilpres, Pilkada, dan Pilgub tahun 2024.
Selain itu, pengurus juga diberi mandat untuk melakukan konsolidasi organisasi hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan serta memperkuat kaderisasi melalui berbagai program partai.
Meski masa kepengurusan telah berakhir, hingga berita ini diturunkan belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan Musda Partai Golkar Kabupaten Soppeng.
Belum diketahui pula apakah DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk menjalankan roda organisasi sementara waktu atau langsung mempercepat agenda Musda.
Dalam tradisi organisasi partai politik, pergantian kepemimpinan sering kali menjadi momentum penting untuk menentukan arah dan strategi partai menghadapi dinamika politik berikutnya.
Di Soppeng, proses tersebut diperkirakan akan menjadi perhatian banyak pihak mengingat posisi Golkar yang masih menjadi partai dominan di parlemen daerah.
Berakhirnya masa bakti kepengurusan juga mulai memunculkan berbagai spekulasi mengenai figur yang akan memimpin Golkar Soppeng pada periode mendatang.
Sejumlah nama kader senior maupun tokoh muda Golkar mulai diperbincangkan di kalangan internal partai. Namun hingga saat ini belum ada kandidat yang secara resmi menyatakan diri maju ataupun mendapat dukungan terbuka.
Yang pasti, siapa pun yang akan terpilih nantinya akan menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan dominasi politik Golkar di Kabupaten Soppeng sekaligus mempersiapkan partai menghadapi agenda politik nasional dan daerah pada masa mendatang.
Kini, seluruh mata tertuju pada keputusan DPD Partai Golkar Sulawesi Selatan terkait langkah organisasi setelah berakhirnya masa bakti kepengurusan DPD Golkar Soppeng periode 2021–2026.
Akankah segera lahir nahkoda baru Partai Golkar Soppeng? Atau akan ada pelaksana tugas yang memimpin sementara hingga Musda digelar? Waktu yang akan menjawab.
(Red)
