Bangunannya Berdiri Megah, Tapi Aktivitas Disebut Minim. Warga Pertanyakan Nasib Proyek Puluhan Miliar dari APBD Sulsel
Maros, Kabartujuhsatu.news, Proyek pembangunan pabrik benih jagung senilai Rp34 miliar di Dusun Pagembang, Desa Pucak, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, kini menjadi sorotan publik.
Pabrik yang dibangun menggunakan anggaran APBD Sulawesi Selatan Tahun 2021 itu sebelumnya digadang-gadang menjadi salah satu fasilitas strategis untuk mendukung ketahanan pangan dan produksi benih jagung di Sulsel. Bahkan, proyek tersebut sempat disebut mampu memenuhi sekitar 15 persen kebutuhan benih jagung petani di Sulawesi Selatan atau sekitar 6.000 hingga 7.000 ton per tahun.
Namun di balik megahnya bangunan dan besarnya anggaran yang dikucurkan, muncul pertanyaan dari masyarakat terkait kondisi operasional pabrik tersebut saat ini.
Sejumlah warga menyebut fasilitas itu diduga sudah tidak beroperasi maksimal dan aktivitas produksi dinilai sangat minim.
“Kalau hanya aktif beberapa bulan lalu setelah itu sepi, tentu masyarakat bertanya-tanya. Anggarannya bukan kecil,” kata salah seorang warga sekitar yang enggan disebutkan namanya.
Pabrik benih jagung tersebut diketahui diresmikan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, setelah sebelumnya dibangun pada masa kepemimpinan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sulsel saat itu, Andi Ardin Tjatjo.
Saat awal pembangunan pada 2021, proyek ini disebut sebagai pabrik benih jagung pertama di Sulsel yang diharapkan menjadi penopang sektor pertanian dan meningkatkan kemandirian benih bagi petani.
Bahkan kala itu, pemerintah menyampaikan fasilitas tersebut direncanakan mulai beroperasi pada Juli 2021.
Akan tetapi, berdasarkan hasil penelusuran dan informasi dari warga sekitar, kondisi terkini pabrik disebut jauh dari ekspektasi awal.
Bangunan besar yang berdiri di kawasan Tompobulu itu kini disebut tidak menunjukkan aktivitas produksi yang signifikan sebagaimana tujuan awal pembangunan.
Kondisi tersebut memicu berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran daerah hingga puluhan miliar rupiah apabila manfaatnya dinilai belum dirasakan maksimal oleh masyarakat, khususnya petani.
Desakan pun mulai mengarah kepada aparat penegak hukum agar melakukan audit serta penelusuran terhadap proyek tersebut.
Warga meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel), BPK, maupun BPKP turun tangan untuk memastikan ada atau tidaknya potensi kerugian negara dalam proyek tersebut.
“Kalau memang proyek ini tidak berjalan sesuai tujuan awal, maka perlu ada audit investigatif supaya publik tahu apa sebenarnya yang terjadi,” ujar seorang tokoh masyarakat.
Sorotan terhadap proyek tersebut juga datang dari Ketua Lemkira, Rizal Rahman.
Menurut Rizal, setiap proyek pemerintah yang menggunakan uang rakyat wajib direncanakan secara matang agar hasilnya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
“Jika benar tidak berfungsi maksimal, maka perlu dilakukan audit investigatif oleh lembaga berwenang. Dari situ bisa diketahui apakah ada masalah perencanaan, pengelolaan, atau potensi kerugian negara,” ujarnya.
Ia menegaskan, audit penting dilakukan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
Rizal juga menyebut, apabila nantinya ditemukan adanya indikasi kerugian negara berdasarkan hasil audit resmi, maka aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dengan proses penyelidikan guna mencari alat bukti serta menentukan pihak yang bertanggung jawab.
Sementara itu, hingga kini publik masih menunggu penjelasan resmi terkait kondisi operasional terkini pabrik benih jagung tersebut.
Di tengah besarnya harapan petani terhadap sektor pertanian Sulsel, masyarakat berharap proyek bernilai fantastis itu benar-benar dapat memberikan manfaat nyata dan bukan sekadar menjadi bangunan megah yang minim fungsi.
(Akbar)
