.png)
Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan nasib guru madrasah swasta agar dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Upaya tersebut dinilai sebagai bagian dari ikhtiar negara dalam memuliakan guru dan meningkatkan kualitas pendidikan nasional.
Penegasan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamaruddin Amin, saat menerima audiensi Ketua Punggawa Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Heri Purnama, di Kantor Pusat Kementerian Agama.
“Kami tidak pernah lelah untuk terus memperjuangkan guru madrasah swasta. Dengan seluruh kewenangan yang ada, Kementerian Agama akan terus mengambil langkah-langkah produktif dan membuat kebijakan untuk memuliakan guru,” ujar Kamaruddin Amin, Kamis (5/2/2026).
Menurut Kamaruddin, pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK masih terus diupayakan selama terdapat ruang dan peluang kebijakan.
Ia menegaskan bahwa guru honorer, khususnya di madrasah swasta, merupakan bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional yang harus mendapatkan perhatian serius dari negara.
“Termasuk di antaranya, kita masih memperjuangkan bagaimana guru honorer, jika memungkinkan dan masih ada peluang, agar guru swasta kita bisa diangkat menjadi PPPK,” tegasnya.
Pertemuan antara Sekjen Kemenag dan Ketua PGMNI berlangsung cukup panjang dan membahas berbagai langkah strategis untuk memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah.
Kamaruddin Amin menyebut diskusi tersebut sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah dan organisasi guru.
“Kami berdiskusi cukup panjang terkait langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan bersama untuk memperjuangkan guru-guru kita,” katanya.
Selain pengangkatan PPPK, pertemuan tersebut juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas dan kompetensi guru melalui program sertifikasi.
Kamaruddin Amin mengungkapkan bahwa hingga saat ini Kementerian Agama membina sebanyak 1.157.050 guru, yang terdiri dari 360.632 guru PNS (31,2 persen) dan 796.418 guru non-PNS.
Jumlah tersebut mencakup guru madrasah, guru pesantren (Pendidikan Diniyah Formal dan Muadalah), serta guru pendidikan agama dari berbagai agama.
Namun demikian, masih terdapat 497.893 guru yang belum mengikuti program sertifikasi. Rinciannya meliputi:
423.398 guru madrasah.
24.057 guru Pendidikan Agama Islam (PAI)
11.501 guru PDF dan Muadalah
29.291 guru binaan Ditjen Bimas Kristen
8.791 guru binaan Ditjen Bimas Katolik
310 guru binaan Ditjen Bimas Buddha
375 guru binaan Ditjen Bimas Hindu
170 guru binaan Pusat Pendidikan dan Bimbingan Khonghucu.
“Kami juga akan terus berikhtiar agar mereka bisa disertifikasi,” ujar Kamaruddin.
Ia menambahkan bahwa sertifikasi guru bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh.
“Kita terus mengupayakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia secara umum, dan tentu kualitas guru sebagai salah satu ekosistem terpenting dalam pendidikan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua PGMNI Heri Purnama mengaku memahami upaya dan keterbatasan yang dihadapi Kementerian Agama dalam memperjuangkan guru madrasah.
Ia menyampaikan apresiasi atas komitmen Sekjen Kemenag dan berharap perjuangan tersebut membuahkan hasil konkret.
“Kami berharap upaya Pak Sekjen dalam memperjuangkan guru madrasah dan guru binaan Kementerian Agama bisa berhasil, baik terkait pengangkatan PPPK maupun kebijakan lainnya,” ujar Heri.
Ia juga mengajak seluruh guru madrasah untuk terus mendoakan agar perjuangan tersebut mendapat keberkahan.
“Mohon doa semuanya, semoga seluruh guru madrasah di Indonesia bisa sejahtera di bawah komando Kementerian Agama. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa berkah dan harapan bagi teman-teman guru di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
(Red)
