Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar resmi memasuki tahap awal realisasi pembangunan kawasan urban farming terintegrasi melalui program Edukasi Farming (Edufam). Program ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang Pemkot dalam memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan.
Memasuki awal tahun 2026, Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mulai menggerakkan proses perencanaan pembangunan dua kawasan Edufam yang berlokasi di Kecamatan Tamalate (Barombong) dan Kecamatan Biringkanaya (Sudiang). Saat ini, perencanaan tersebut telah masuk dalam tahap pengadaan melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP).
Kepala DP2 Kota Makassar, Aulia Arsyad, mengungkapkan bahwa masuknya perencanaan Edufam ke tahap pengadaan menandai dimulainya fase awal pembangunan kawasan urban farming terpadu di Kota Makassar.
“Perencanaan kawasan Edufam saat ini sudah resmi masuk ke proses pengadaan di ULP. Tahapan ini kami perkirakan berlangsung sekitar satu hingga dua bulan, termasuk pemilihan konsultan perencana,” ujar Aulia, Jumat (9/1/2026).
Ia menjelaskan, setelah seluruh proses perencanaan rampung, pekerjaan fisik ditargetkan mulai berjalan sekitar Maret 2026. Tahapan awal pembangunan akan difokuskan pada penimbunan lahan, baik di kawasan Barombong maupun Sudiang.
Menurut Aulia, khusus untuk Edufam Sudiang, sebagian penimbunan lahan telah dilakukan melalui anggaran perubahan tahun sebelumnya. Sementara sisanya akan dilanjutkan menggunakan anggaran pokok tahun berjalan.
“Setelah penimbunan selesai, pembangunan fisik lainnya akan dilakukan secara bertahap dan terintegrasi,” jelasnya.
Aulia menuturkan, kawasan Edufam dirancang sebagai pusat urban farming terpadu yang menggabungkan berbagai sektor. Di dalam kawasan tersebut akan dikembangkan kebun pertanian, peternakan ayam, budidaya jamur, budidaya maggot, hingga sistem pengolahan sampah terpadu.
“Edukasi Farming ini tidak hanya soal produksi pangan. Kami ingin menjadikannya sebagai pusat edukasi dan percontohan pertanian, perikanan, serta peternakan yang adaptif dengan kondisi perkotaan,” terang Aulia.
Pengembangan kawasan Edufam melibatkan lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara lintas sektor. Selain DP2 sebagai leading sector, OPD yang terlibat antara lain Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dan Dinas Perhubungan.
Dinas PU bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan dan infrastruktur pendukung kawasan. Sementara Dinas Perhubungan menangani penerangan dan kelistrikan. Dinas Ketahanan Pangan akan membangun fasilitas cold storage untuk mendukung penyimpanan hasil panen kelompok tani dan Kelompok Wanita Tani (KWT). Adapun DLH berperan dalam pengelolaan lingkungan serta sistem pengolahan sampah.
“DP2 sendiri fokus pada pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan secara terpadu,” tambah Aulia.
Ia menegaskan, pada tahun 2026, urban farming terintegrasi menjadi program unggulan utama DP2 Kota Makassar. Di samping itu, DP2 tetap menjalankan program strategis lainnya seperti penanganan stunting dan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan).
Aulia juga menyebutkan bahwa Edufam Barombong menjadi kawasan terbesar dibandingkan lokasi Edufam lainnya, dengan luas lahan mencapai ribuan meter persegi.
Melalui pembangunan Edufam, Pemkot Makassar berharap mampu memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.
“Harapan kami, Edufam bisa menjadi pusat edukasi pertanian dan perikanan berbasis perkotaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Selain pembangunan kawasan Edufam, DP2 Makassar juga terus mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program urban farming yang menyasar kelompok tani, nelayan, dan Kelompok Wanita Tani di 15 kecamatan.
Berbagai bentuk bantuan telah disiapkan, mulai dari bibit tanaman buah, benih tanaman pangan, hingga pengembangan peternakan ayam petelur dan budidaya ikan air tawar. Namun, bantuan tersebut diberikan melalui proses verifikasi ketat.
“Dari total 348 KWT, saat ini yang masih aktif ada 266 kelompok. Kami lakukan verifikasi untuk memastikan kelompok tersebut layak dan siap menerima bantuan,” jelas Aulia.
Setiap proposal yang diajukan akan ditindaklanjuti dengan survei lapangan untuk menilai kesiapan kelompok. Konsep urban farming yang dikembangkan juga bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing.
“Di wilayah dengan lahan terbatas, seperti Kecamatan Wajo, kami arahkan ke budidaya jamur dan maggot yang tidak membutuhkan lahan luas,” pungkas Aulia.
(Red)
