Makassar, Kabartujuhsatu.news,– Pemerintah Kota Makassar terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui penguatan kolaborasi dengan dunia akademik. Salah satu langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kerja sama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI), khususnya dalam pengembangan Academic Health Center (AHC) sebagai pusat integrasi pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan.
Komitmen tersebut dibahas dalam pertemuan silaturahmi antara jajaran Pemerintah Kota Makassar dengan pimpinan UMI serta pengelola Academic Health Center UMI yang berlangsung di Ruang Wali Kota Lantai 2, Balai Kota Makassar, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi, terutama dalam menjawab berbagai tantangan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks. Salah satu fokus utama kolaborasi adalah pengembangan Interprofessional Education (IPE), sebuah pendekatan pendidikan yang mendorong kolaborasi lintas profesi kesehatan sejak tahap pendidikan.
Melalui konsep IPE, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu kesehatan—seperti kedokteran, keperawatan, farmasi, kesehatan masyarakat, dan profesi lainnya—dilatih untuk belajar dan bekerja secara kolaboratif. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan layanan kesehatan yang lebih komprehensif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa Pemerintah Kota Makassar sangat terbuka terhadap kolaborasi strategis dengan perguruan tinggi, khususnya dalam sektor kesehatan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Menurut Munafri, kerja sama ini tidak hanya sebatas kegiatan akademik, tetapi juga menjadi sarana bagi pemerintah untuk menitipkan berbagai program kesehatan agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.
“Kami menyambut baik kolaborasi ini. Artinya, pemerintah kota juga bisa menitipkan program-program yang langsung menyentuh masyarakat, terutama di wilayah-wilayah yang membutuhkan perhatian lebih,” ujar Munafri.
Ia menambahkan, penguatan peran Academic Health Center diharapkan mampu menjadi fondasi dalam membangun sistem layanan kesehatan Kota Makassar yang lebih terintegrasi, responsif, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan visi Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan pelayanan publik yang unggul berbasis ilmu pengetahuan dan inovasi.
Dalam konteks pelayanan kesehatan, Munafri menekankan pentingnya penguatan peran Puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan masyarakat. Menurutnya, Puskesmas tidak boleh hanya berfungsi sebagai tempat pelayanan di dalam gedung, tetapi harus aktif hadir di tengah masyarakat.
“Puskesmas harus lebih proaktif. Tidak hanya menunggu masyarakat datang, tetapi juga hadir langsung di lingkungan masyarakat untuk melakukan upaya promotif dan preventif,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti sejumlah persoalan kesehatan yang masih menjadi tantangan serius di Kota Makassar, seperti stunting, tuberkulosis (TBC), dan HIV. Ketiga isu tersebut, menurutnya, membutuhkan penanganan kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi dan tenaga kesehatan muda.
“Stunting harus kita selesaikan bersama. Begitu juga TBC yang angkanya masih cukup tinggi, termasuk HIV. Semua ini membutuhkan sentuhan langsung di lapangan,” jelas Munafri.
Selain itu, ia juga mengingatkan potensi meningkatnya berbagai penyakit pasca musim hujan, sehingga kehadiran tenaga kesehatan di tengah masyarakat menjadi semakin krusial. Oleh karena itu, keterlibatan mahasiswa melalui program KKN Profesi dan Interprofessional Education dinilai sangat relevan untuk memperkuat layanan kesehatan berbasis komunitas.
Dalam rangka memastikan efektivitas kolaborasi, Munafri meminta Dinas Kesehatan Kota Makassar untuk merespons kerja sama ini secara menyeluruh, termasuk dengan melibatkan seluruh Puskesmas yang ada di Kota Makassar.
“Nanti saya ingin ada laporan dari setiap Puskesmas. Bagaimana kegiatan dilaksanakan, apa peran mahasiswa di lapangan, dan sejauh mana dampaknya bagi masyarakat,” tuturnya.
Laporan tersebut, lanjut Munafri, akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Makassar untuk menilai sejauh mana Puskesmas telah menjalankan fungsi utamanya sebagai pusat kesehatan masyarakat.
Terkait pengelolaan Puskesmas, Munafri juga menyinggung pentingnya membuka ruang kepemimpinan bagi tenaga kesehatan lain yang memiliki kompetensi, tidak semata-mata harus berasal dari latar belakang dokter. Menurutnya, langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektivitas layanan kesehatan di tingkat wilayah.
Di akhir pertemuan, Munafri berharap seluruh hasil kegiatan KKN Profesi dan Interprofessional Education yang dilaksanakan bersama UMI dapat dilaporkan secara sistematis kepada Pemerintah Kota Makassar.
“Setelah kegiatan selesai, kami membutuhkan laporan sebagai bahan evaluasi. Ini penting untuk perbaikan kualitas layanan Puskesmas ke depan dan menjadi bagian dari kerja sama berkelanjutan antara pemerintah kota dan universitas,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh pimpinan Universitas Muslim Indonesia dan jajaran pengelola Academic Health Center UMI, termasuk perwakilan rektorat, para dekan fakultas kesehatan, serta pengelola Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat (LPkM) UMI.
(Red)
