Makassar, Kabartujuhsatu.news, Dua tokoh lembaga swadaya masyarakat (LSM) kembali menjadi sorotan setelah terlihat menggelar pertemuan santai di salah satu warung kopi (warkop) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Pertemuan tersebut mempertemukan Ketua LSM Lidik Pro, Suheri Sulle, dan Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, dua figur yang dikenal aktif dan vokal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial di daerah kabupaten Soppeng.
Meski berlangsung secara informal dan jauh dari kesan seremonial, pertemuan ini dinilai memiliki makna strategis.
Keduanya tampak berbincang akrab sambil berdiskusi ringan namun substansial mengenai berbagai isu sosial, pemerintahan, hingga pengawasan pembangunan di daerah.
Dalam diskusi tersebut, Suheri Sulle mengungkapkan bahwa pertemuan itu menjadi momentum penting untuk saling bertukar gagasan, pengalaman, dan strategi dalam menjalankan peran LSM sebagai pengawas kebijakan publik.
Menurut Suheri, LSM memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
“Kami saling sharing terkait kegiatan kontrol sosial, khususnya dalam mengawasi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat serta potensi penyimpangan pada proyek-proyek pembangunan, terutama di Kabupaten Soppeng,” ujar Suheri.
Ia menegaskan, fungsi pengawasan yang dilakukan LSM bukan bertujuan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, ujarnya.
Sementara itu, Ketua LSM Sidik, Mahmud Cambang, menilai bahwa komunikasi dan silaturahmi antar-lembaga merupakan fondasi penting dalam memperkuat peran LSM di tengah masyarakat.
Menurut Mahmud, sinergi antar-LSM akan memperbesar dampak advokasi dan pengawasan yang dilakukan, sekaligus mencegah terjadinya ego sektoral di antara organisasi masyarakat sipil.
“LSM harus bisa menjadi mitra kritis pemerintah sekaligus penyambung aspirasi masyarakat. Dengan komunikasi yang baik antar-lembaga, fungsi kontrol sosial bisa berjalan lebih efektif dan terarah,” kata Mahmud.
Ia juga menekankan pentingnya menjaga independensi LSM agar tetap konsisten membela kepentingan publik, terutama dalam isu-isu strategis seperti penggunaan anggaran negara, proyek pembangunan, dan pelayanan publik.
Pertemuan santai dua pimpinan LSM tersebut diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi yang lebih luas dalam mengawal jalannya pemerintahan, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sinergi antar-lembaga dinilai mampu memperkuat pengawasan terhadap potensi penyimpangan sekaligus mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat.
Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, peran LSM sebagai pilar demokrasi dinilai semakin relevan.
Pertemuan ini menjadi sinyal bahwa komunikasi dan dialog antar-aktivis tetap terjaga, bahkan dimulai dari ruang-ruang sederhana seperti warung kopi.
Dengan pendekatan yang santai namun penuh substansi, pertemuan tersebut mencerminkan semangat bersama untuk terus mengawal kepentingan masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta berpihak kepada rakyat.
(Red)
