Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Forum Pemerhati Masyarakat Soppeng (FPMS) menggelar diskusi akhir tahun bertajuk “Ngopi Akhir Tahun” yang dirangkaikan dengan refleksi dan proyeksi pembangunan Desa menuju Soppeng Sukses Setara 2030.
Kegiatan ini berlangsung di Warkop Dg Sija Myu, Jalan Latenribali, tepat di depan Mapolres Soppeng, pada Rabu, 24 Desember 2025.
Diskusi yang berlangsung santai namun sarat gagasan tersebut dihadiri kurang lebih 100 peserta dari berbagai latar belakang, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah Desa, akademisi, pegiat sosial, hingga masyarakat umum.
Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membedah persoalan Desa sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih strategis dan berkelanjutan.
Ketua FPMS, Muh. Tariqullah MTq, dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini sepenuhnya dilaksanakan secara mandiri.
Seluruh pembiayaan bersumber dari swadaya panitia dan partisipasi para simpatisan, tanpa menggunakan Dana Desa, APBDes, maupun APBD.
“Kami ingin menunjukkan bahwa diskusi publik yang sehat tidak selalu harus bergantung pada anggaran pemerintah. Ini adalah ruang silaturahmi, pertukaran ide, sekaligus kritik konstruktif demi kemajuan Soppeng,” ujarnya.
Menurut Tariqullah, Desa memiliki posisi strategis sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
Oleh karena itu, kebijakan dan program di tingkat Desa harus benar-benar selaras dengan visi besar Soppeng Sukses Setara 2030 agar pembangunan tidak berjalan parsial dan kehilangan arah.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memberikan pandangan kritis dari sudut yang berbeda.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Soppeng, Abdul Chair, menekankan pentingnya tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan patuh terhadap regulasi.
“Kepatuhan hukum dalam pengelolaan Dana Desa adalah kunci utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Tanpa itu, program sebaik apa pun akan kehilangan legitimasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Desa Lompulle, A. Amri, mendorong pemerintah Desa agar lebih berani keluar dari zona nyaman dan tidak semata-mata bergantung pada dana stimulan dari pemerintah pusat maupun daerah.
“Desa harus mulai menggali potensi lokalnya sendiri. Inovasi adalah kunci. Kalau Desa terus bergantung pada bantuan, maka kemandirian hanya akan menjadi slogan,” ungkapnya.
Perspektif lapangan disampaikan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM), Andi Chandra Budiman, yang menyoroti persoalan perencanaan dan penganggaran Desa.
Ia mengungkapkan bahwa banyak program Desa yang tidak berjalan optimal akibat beban anggaran yang tidak proporsional dan kurangnya sinkronisasi antara kebutuhan dan perencanaan.
“Banyak Desa punya ide bagus, tapi mandek di tengah jalan karena perencanaan anggarannya tidak realistis,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, isu kemandirian ekonomi Desa juga menjadi perhatian utama.
Program Koperasi Desa Merah Putih mengemuka sebagai salah satu inisiatif strategis yang dinilai mampu menjadi penopang ekonomi baru bagi masyarakat Desa, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.
Di sisi lain, akademisi dan advokat Rusdianto Sudirman memberikan catatan kritis kepada Pemerintah Daerah, khususnya Dinas PMD.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga konsistensi dokumen perencanaan Desa, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), di tengah dinamika politik lokal.
“Prinsip kehati-hatian harus dikedepankan. Jangan sampai perubahan politik justru mengorbankan keberlanjutan pembangunan Desa. Semua harus terukur dan berbasis perencanaan yang matang,” tegasnya.
Diskusi yang dipandu oleh Rusliadi Darwis sebagai moderator ini berlangsung dinamis dengan banyak tanggapan dan masukan dari peserta.
FPMS berharap forum seperti ini dapat terus berlanjut dan menjadi jembatan sinergi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil.
Melalui dialog terbuka dan partisipatif, FPMS optimistis Desa dapat benar-benar menjadi pilar utama dalam mewujudkan Soppeng Sukses Setara 2030 yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
(Red)
