Jakarta, Kabartujuhsatu.news,– Anggota DPR RI sekaligus Ketua MPR RI ke-15, Bambang Soesatyo (Bamsoet), mengungkapkan apresiasi tinggi terhadap kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepanjang tahun 2025.
Di tengah berbagai tantangan multidimensional yang dihadapi bangsa, mulai dari bencana ekologis hingga tekanan ekonomi global, kebijakan strategis Kementerian Pertanian dinilai mampu menjadi penopang stabilitas ekonomi nasional.
Menurut Bamsoet, situasi Indonesia sepanjang 2025 tidaklah mudah. Bencana alam yang melanda wilayah Sumatera, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah berdampak pada sekitar 3,3 juta jiwa.
Di saat yang sama, perekonomian nasional mengalami tekanan signifikan, ditandai dengan melemahnya daya beli masyarakat serta meningkatnya angka pengangguran yang mencapai 7,28 juta orang per Februari 2025, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam kondisi tersebut, Bamsoet menilai terobosan yang dilakukan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman patut diapresiasi, khususnya dalam mendorong transformasi dan investasi sektor pertanian berbasis hilirisasi yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di akar rumput.
“Inisiatif Kementerian Pertanian dalam merancang kebijakan yang solutif sangat layak dijadikan contoh. Hilirisasi pertanian yang diusung Menteri Amran bukan sekadar konsep, tetapi langkah nyata yang terbukti mampu menciptakan hingga delapan juta lapangan kerja baru,” ujar Bamsoet dalam refleksi akhir tahun 2025. Jum'at (26/12/2025).
Bamsoet menambahkan, di tengah tekanan berat yang juga dirasakan sektor UMKM dan industri manufaktur akibat masuknya produk impor ilegal, dibutuhkan sinergi kuat antar-kementerian untuk melindungi pasar domestik sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.
“Langkah Menteri Pertanian dalam mendorong peningkatan produktivitas sekaligus memerangi penyelundupan merupakan kombinasi kebijakan yang solutif. Ini menjadi jawaban konkret atas kompleksitas persoalan ekonomi yang kita hadapi saat ini,” lanjutnya.
Investasi Rp 371 Triliun dan Fokus 14 Komoditas Strategis
Sebagai informasi, Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Andi Amran Sulaiman tengah menggarap strategi hilirisasi dan investasi pertanian senilai Rp 371 triliun. Program ini difokuskan pada 14 komoditas strategis yang memiliki nilai tambah tinggi dan potensi besar di pasar global.
Komoditas tersebut mencakup sektor perkebunan dan pangan unggulan seperti kelapa sawit, kelapa (VCO dan santan), tebu, kakao, kopi, lada, pala, jambu mete, hingga gambir. Melalui pembangunan industri pengolahan di dalam negeri, nilai tambah produk pertanian diproyeksikan meningkat hingga ratusan kali lipat.
Tak hanya itu, program hilirisasi ini diperkirakan mampu menyerap sekitar 8,6 juta tenaga kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat struktur ekonomi nasional dari bawah.
Hilirisasi untuk Kesejahteraan Petani
Dalam berbagai kesempatan pada Desember 2025, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa hilirisasi pertanian merupakan kunci utama dalam meningkatkan kesejahteraan petani lokal serta mewujudkan kemandirian ekonomi nasional.
“Kita tidak boleh lagi membiarkan kekayaan alam Indonesia diekspor dalam bentuk mentah. Hilirisasi pertanian adalah jalan menuju kemandirian.
Dengan membangun pabrik pengolahan di dekat sentra produksi, kita menciptakan nilai tambah berlipat dan memastikan ekonomi tumbuh dari desa,” tegas Mentan Amran.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan tersebut sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan Pasal 33 UUD 1945 sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi nasional.
“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hilirisasi adalah keberanian untuk mengelola kekayaan sendiri agar manfaatnya dirasakan rakyat Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sejumlah kesempatan.
Menyongsong tahun 2026, Bamsoet berharap seluruh pembantu Presiden dapat terus menghadirkan terobosan kebijakan yang kreatif dan berdampak langsung bagi masyarakat, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Kementerian Pertanian sepanjang 2025.
(Red)
