Soppeng, Sulawesi Selatan, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah terus mendorong modernisasi sektor pertanian melalui pemanfaatan teknologi, salah satunya penggunaan drone untuk pemupukan. Namun, sebagian petani di Kabupaten Soppeng menilai langkah tersebut belum menjadi kebutuhan mendesak di lapangan.
Ketua Kelompok Tani asal Liliriaja, Andi Mallingkara, menyampaikan bahwa konsep petani modern memang baik, tetapi perlu melihat kesiapan dasar di sektor pertanian.
Menurutnya, banyak petani di daerahnya masih menghadapi kendala mendasar sebelum bisa mengadopsi teknologi canggih seperti drone.
“Saya sebagai petani mengapresiasi langkah pemerintah menuju petani modern. Tapi kita juga harus realistis melihat kondisi di lapangan. Petani di Soppeng, khususnya di wilayah kami, belum siap menggunakan drone,” ujarnya, Jumat (8/11/2025).
Andi Malik menjelaskan, harga kebutuhan pokok pertanian seperti bibit masih sangat tinggi di tingkat pengecer. Saat ini, harga bibit padi mencapai sekitar Rp20.000 per kilogram.
Selain itu, biaya sewa dompeng (Hend Traktor) atau mesin pompa air pertanian mencapai Rp2,5 juta per hektare, sedangkan ongkos tanam sekitar Rp.2 juta per hektare.
“Kebutuhan dasar seperti bibit, sewa alat, dan ongkos tanam ini yang seharusnya menjadi perhatian utama. Buat apa disebut petani modern kalau tiga tahapan awal saja belum terpenuhi,” tegasnya.
Menurut Andi Malik, sebelum mendorong penggunaan teknologi tinggi seperti drone, pemerintah sebaiknya lebih dulu memperkuat fondasi pertanian melalui subsidi bibit, alat, serta bantuan modal yang berkelanjutan bagi petani kecil.
Program penggunaan drone untuk pertanian sendiri tengah digencarkan di berbagai daerah di Indonesia.
Pemerintah berharap teknologi ini bisa membantu efisiensi tenaga dan waktu petani dalam kegiatan pemupukan maupun penyemprotan pestisida.
Namun, bagi sebagian petani di daerah seperti Soppeng, langkah menuju modernisasi pertanian masih menghadapi tantangan dari sisi biaya, infrastruktur, dan akses terhadap teknologi.
“Kami bukan anti teknologi. Tapi teknologi harus hadir ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, agar benar-benar bermanfaat bagi petani,” tutup Andi Mallingkara.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyesuaikan kebijakan pertanian modern dengan situasi dan kesiapan petani di masing-masing wilayah.
Pendekatan bertahap dinilai menjadi kunci agar transformasi digital di sektor pertanian berjalan efektif tanpa menimbulkan kesenjangan di lapangan.
(Red)
