Jakarta, Kabartujuhsatu.news, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah mempercepat swasembada beras nasional serta menghentikan seluruh aktivitas impor yang tidak sesuai kebijakan negara.
Pernyataan ini disampaikan menyusul temuan masuknya 250 ton beras ilegal melalui Pelabuhan Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa izin pemerintah pusat.
Amran menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar tidak dilakukan impor beras karena stok nasional berada dalam kondisi mencukupi.
Ia menilai kemampuan Indonesia menuju swasembada beras merupakan bagian dari kehormatan dan kedaulatan pangan nasional.
“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada satu bulan satu minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Amran saat konferensi pers di Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Terkait temuan impor ilegal di Sabang, Mentan menyatakan pemerintah langsung berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan TNI untuk melakukan penyegelan.
Ia menegaskan bahwa beras tersebut tidak akan diizinkan keluar dari wilayah penyimpanan.
“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.
Menurut Amran, saat ini tidak ada alasan Indonesia melakukan impor beras karena produksi nasional berada pada kondisi kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras tahun 2025 mencapai 34,77 juta ton.
Ia juga menyebut kebijakan penghentian impor oleh Indonesia turut memengaruhi turunnya harga beras dunia.
“Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” katanya.
Amran mengungkapkan bahwa praktik impor ilegal tersebut diduga sudah direncanakan sebelumnya melalui pertemuan di Jakarta, meski tidak mendapat persetujuan dari pejabat terkait.
Ia menyebut hasil risalah rapat menunjukkan penolakan dari jajaran kementerian, namun kegiatan impor tetap dilakukan.
Sebelumnya, Kementerian Pertanian melaporkan penyegelan gudang milik PT Multazam Sabang Group yang diduga melakukan impor 250 ton beras asal Thailand tanpa izin.
Pemerintah meminta agar seluruh pihak yang terlibat ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan.
“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” tutup Amran dengan tegas.
(Red)
