Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Sebagai bentuk komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai proyek pemerintah, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Mahmud Cambang, kembali melakukan investigasi menyeluruh terhadap sejumlah proyek pembangunan yang sedang berlangsung di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan.
Investigasi tersebut dilakukan pada Selasa (11/11/2025) di Kecamatan Marioriwawo dan Liliriaja dengan melibatkan awak media dari Rilisinfonews.id, Andi Irfan, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi antara lembaga pengawasan masyarakat dan media dalam memastikan keterbukaan informasi publik.
Menurut Mahmud Cambang, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari investigasi sebelumnya yang telah dilakukan oleh tim LHI terhadap proyek-proyek strategis daerah, di antaranya proyek pembangunan jalan dan jembatan, renovasi bangunan sekolah, serta fasilitas publik lainnya yang dibiayai oleh anggaran pemerintah daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh pekerjaan proyek pemerintah di Soppeng berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan spesifikasi yang telah ditetapkan.
"Dalam kunjungan sebelumnya, memang terdapat beberapa catatan penting yang kami temukan, namun saat ini sebagian besar sudah diperbaiki dan dilaksanakan sesuai dengan aturan,” ujar Mahmud Cambang saat ditemui di salah satu warkop di bilangan kota Watansoppeng.
Mahmud menegaskan bahwa LHI tidak hanya fokus pada aspek fisik pekerjaan, tetapi juga pada mekanisme transparansi penggunaan anggaran, termasuk keterbukaan informasi kepada publik dan tanggung jawab penyedia jasa terhadap kualitas hasil pekerjaan.
“Kita tidak ingin ada lagi proyek yang dikerjakan asal-asalan atau tidak tepat sasaran".
"Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci agar pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, awak media Andi Irfan yang turut mendampingi proses investigasi mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh LHI.
Ia menilai bahwa keterlibatan lembaga masyarakat seperti LHI sangat penting dalam menciptakan kontrol sosial terhadap penggunaan dana publik.
“Media memiliki peran penting dalam mengawal jalannya pembangunan, tetapi ketika lembaga seperti LHI turun langsung di lapangan, maka sinergi antara kontrol sosial dan publikasi bisa semakin kuat. Ini menjadi bentuk kolaborasi nyata untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Andi Irfan.
Ia juga berharap agar hasil investigasi yang dilakukan LHI dapat menjadi bahan evaluasi bagi pihak terkait, baik dinas teknis maupun pelaksana proyek, agar setiap pekerjaan publik benar-benar memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan.
“Kami berharap semua pihak dapat terbuka menerima masukan dan melakukan perbaikan bila ditemukan kekurangan. Tujuan akhirnya bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan bahwa pembangunan yang dibiayai uang rakyat benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tambahnya.
Dengan adanya kegiatan investigasi ini, LHI berharap akan tumbuh kesadaran baru di kalangan pelaksana proyek untuk bekerja lebih profesional dan bertanggung jawab.
"Transparansi bukan hanya tentang laporan keuangan, tetapi juga tentang keterbukaan proses dan hasil kerja di lapangan, tandas Andi Irfan.
Kegiatan investigasi LHI di Kabupaten Soppeng rencananya akan terus berlanjut hingga seluruh proyek strategis selesai dilaksanakan, dengan harapan agar seluruh pekerjaan yang dilakukan dapat menjadi contoh pelaksanaan pembangunan yang akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Red)
