Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Ketua Investigasi dan Monitoring Lembaga Kajian dan Advokasi Hak Asasi Manusia Indonesia (LHI), Mahmud Cambang, melakukan peninjauan langsung terhadap pekerjaan pembangunan Jembatan Salokaraja yang terletak di Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, pada Kamis (13/11/2025).
Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur jembatan tersebut tetap berjalan sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang telah ditetapkan.
Sebelumnya, proyek ini sempat diduga mengalami keterlambatan (molor) dalam penyelesaiannya.
Menurut Mahmud Cambang, pembangunan jembatan tersebut merupakan proyek penting yang menjadi akses utama masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan mobilitas sehari-hari.
Ia menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan harus segera ditindaklanjuti agar tidak berdampak pada masyarakat luas.
“Kami turun langsung untuk memastikan pekerjaan tetap berjalan dan tidak ada lagi kendala berarti di lapangan.
"Masyarakat sangat menantikan rampungnya jembatan ini karena menjadi penghubung vital antarwilayah,” ujar Mahmud saat ditemui di salah satu warkop di Watansoppeng.
Mahmud yang turut didampingi awak media Rilisinfonews.id, Andi Irfan, menambahkan bahwa pihak pelaksana proyek telah melakukan addendum waktu kerja hingga bulan Desember 2025.
Hal tersebut dilakukan guna memberi kesempatan penyelesaian secara maksimal tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan.
“Kami memahami adanya faktor teknis yang menyebabkan perpanjangan waktu kerja. Namun, kami tetap meminta agar kualitas hasil pembangunan dijaga dan waktu penyelesaian tidak kembali mundur,” terangnya.
Andi Irfan juga menyampaikan bahwa dari hasil pantauan tersebut, rencana pengecoran akan dilakukan minggu ini, katanya.
Selain itu, untuk memastikan pekerjaan maksimal rencananya akan melayangkan surat ke pihak dinas terkait untuk penutupan jalan, kata Andi Irfan mengulang ucapan pengawas.
Selain memastikan progres pembangunan, tim LHI juga melakukan pemantauan terhadap aspek transparansi anggaran dan penggunaan bahan material di lapangan.
Mahmud menegaskan bahwa pengawasan independen dari masyarakat dan lembaga sipil diperlukan agar setiap proyek pemerintah berjalan akuntabel dan sesuai dengan prinsip keterbukaan publik.
“Kami mendorong semua pihak, baik kontraktor, pengawas maupun instansi terkait, untuk bekerja profesional dan transparan. Pembangunan harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi warga,” tegasnya.
Mahmud berharap proyek tersebut dapat diselesaikan tepat waktu dan segera difungsikan agar mobilitas warga antar wilayah di Soppeng kembali lancar.
“Kami akan terus memonitor hingga proyek ini rampung. Jika ditemukan penyimpangan, tentu akan kami laporkan kepada instansi berwenang,” tutupnya.
(Red)
