Soppeng, Kabartujuhsatu.news,– Dewan Pendidikan Kabupaten Soppeng mulai memetakan sejumlah persoalan pendidikan di wilayahnya setelah melakukan kunjungan lapangan ke beberapa gugus sekolah pada 29 Oktober hingga 1 November 2025.
Dari hasil kunjungan tersebut, ditemukan masih banyak Sekolah Dasar di Soppeng yang menghadapi persoalan serius, terutama terkait infrastruktur dasar seperti pagar sekolah dan fasilitas penunjang belajar.
Ketua Dewan Pendidikan Soppeng, Dr. H. Nurmal Idrus, MM, mengatakan kunjungan dilakukan di empat kecamatan yakni Lalabata, Marioriawa, Donri-Donri, dan Ganra.
Dalam kegiatan tersebut, pihaknya menemukan banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan membutuhkan perhatian segera dari pemerintah daerah.
“Kami sudah melakukan pemetaan masalah di lapangan dan menemukan banyak sekolah yang infrastrukturnya tidak memadai".
"Ada sekolah yang bahkan tidak memiliki pagar sama sekali, padahal berada di kawasan ibukota kabupaten,” ujar Nurmal, Senin (3/11/2025).
Di Kecamatan Lalabata misalnya, Dewan Pendidikan mencatat adanya sekolah di Lawo Kelurahan Ompo dan Malaka Kelurahan Lapajung yang hingga kini belum memiliki pagar.
Kondisi tersebut, menurut Nurmal, berdampak langsung pada proses belajar mengajar.
“Di SD Malaka, misalnya, pernah terjadi sapi tiba-tiba masuk ke halaman sekolah saat kegiatan belajar berlangsung. Ini tentu sangat mengganggu kenyamanan siswa dan guru,” tambahnya.
Sementara di Kecamatan Donri-Donri, Marioriawa, dan Ganra, Dewan Pendidikan juga menemukan banyak sekolah yang infrastrukturnya belum memadai.
"Di SD 249 Mattirobulu Marioriawa, pagar sekolah masih terbuat dari kayu seadanya".
"Adapun kondisi paling memprihatinkan ditemukan di Kecamatan Ganra, terutama di wilayah yang rawan banjir seperti SD 203 Lamalampe dan SD 172 Mattugengkeng".
“Dua sekolah itu butuh pagar permanen dan paving block, karena setiap musim hujan halaman sekolah berubah jadi genangan air. Begitu juga dengan SD Pergis Ganra, yang kerap terdampak banjir,” ungkapnya.
Melalui hasil pemetaan tersebut, Dewan Pendidikan akan menyusun rekomendasi resmi kepada Dinas Pendidikan Soppeng agar program pembangunan infrastruktur pendidikan tahun 2026 lebih tepat sasaran.
Nurmal menekankan perlunya perencanaan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Kita harus cermat dalam merancang program. Tidak semua bisa diperbaiki sekaligus karena keterbatasan anggaran, tapi prioritas harus diberikan kepada sekolah yang kondisinya paling rusak dan berisiko mengganggu proses belajar,” jelasnya.
Selain mengandalkan dana dari pemerintah, Dewan Pendidikan juga mendorong Komite Sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
Menurut Nurmal, keterlibatan alumni dan orang tua siswa dapat menjadi solusi sementara dalam memperbaiki infrastruktur dasar sekolah.
“Kami berharap Komite Sekolah bisa lebih aktif menggandeng masyarakat untuk gotong royong memperbaiki sarana yang rusak. Dukungan dari alumni juga penting agar sekolah-sekolah kita bisa lebih layak,” tutup Nurmal.
Dengan hasil kunjungan ini, Dewan Pendidikan Soppeng berencana melanjutkan tur pendidikan ke kecamatan lainnya dalam waktu dekat, guna memastikan seluruh wilayah mendapat perhatian yang sama dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Soppeng.
(Red)
