Sidrap, Kabartujuhsatu.news, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pertanian, Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku mendampingi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian dalam pemantauan dan evaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) oleh Brigade Pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang, Kamis (7/8/2025).
Kegiatan ini bertujuan memastikan alsintan yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, alsintan merupakan kunci peningkatan produksi pangan di tengah berkurangnya tenaga kerja pertanian.
“Dengan alsintan, pengolahan tanah, penanaman, hingga panen dapat dilakukan lebih cepat dan terstruktur, termasuk optimalisasi lahan rawa serta pencetakan sawah rakyat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPPSDMP Kementan, Idha Widi Arsanti, menambahkan bahwa penggunaan alsintan adalah ciri modernisasi pertanian yang mampu meningkatkan produktivitas.
“Alsintan membuat budidaya tanaman padi lebih mudah, efektif, dan efisien. Petani tidak lagi bisa mengandalkan cara konvensional,” jelasnya.
Dalam evaluasi ini, 10 dari 21 brigade pangan di Sidrap menjadi sampel, mewakili wilayah barat, timur, selatan, dan utara.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Sidrap, Ibrahim, menyatakan kesiapan brigade pangan untuk dievaluasi terkait penerimaan alsintan, pemanfaatan, dan penguatan kelembagaan.
“Semoga hasil pemantauan menjadi penguatan ekonomi Sidrap untuk mendukung percepatan swasembada pangan,” ucapnya.
Kepala BBPP Batangkaluku, Jamaluddin Al Afgani, menyebut evaluasi ini penting untuk mengetahui sejauh mana alsintan bermanfaat bagi petani.
“Mari berkolaborasi dengan tim inspektorat agar catatan yang diberikan menjadi bahan perbaikan ke depan,” serunya.
Ketua Tim Evaluasi Itjen Kementan, Erny Dwi Astuti, menjelaskan bahwa selain menilai pemanfaatan alsintan, pihaknya juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi brigade pangan untuk disampaikan sebagai rekomendasi kebijakan.
“Alsintan tidak hanya soal penggunaan. Brigade pangan juga harus melengkapi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada negara,” tegasnya.
(Red/Her)
