Sidrap, Kabartujuhsatu.news,- Dalam rangka meningkatkan kapasitas manajerial dan akuntabilitas pelaporan usaha tani, Widyaiswara dari Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku memberikan penjelasan teknis terkait pencatatan usaha tani kepada Brigade Pangan (BP) Anabanna di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Kamis (24/7/2025).
Kegiatan ini berlangsung sebagai bagian dari pendampingan berkelanjutan yang dilakukan oleh BBPP Batangkaluku dalam mendukung program Brigade Pangan yang bertujuan mengakselarasi swasembada pangan melalui dukungan teknologi pertanian modern dan semangat petani muda.
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan Program BP merupakan langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong regenerasi petani.
“Melalui Brigade Pangan, kita ingin mempercepat swasembada pangan dengan melibatkan generasi muda. Kita siapkan akses terhadap teknologi modern dan peluang usaha yang nyata di sektor pertanian," ujarnya.
Hal senada, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya peran serta generasi muda di sektor pertanian.
“Saat ini, petani-petani kita sudah semakin tua, sedangkan kebutuhan pangan tidak semakin sedikit. Itulah mengapa, sangat penting mendorong regenerasi petani, yang tentunya akan menyokong ketahanan pangan,” terangnya.
Dalam kesempatan tersebut, Widyaiswara, M. Issac Maulana selaku LO Brigade Pangan Wilayah Kabupaten Sidrap menjelaskan secara detail pencatatan hasil usaha tani untuk tabungan cashflow dan tabungan penyusutan.
"Rekening cashflow atau arus kas yang masuk dan keluar digunakan untuk operasional BP seperti perawatan, pembelian bahan bakar, modal usaha, dan pembayaran lainnya sedangkan rekening penyusutan yaitu tabungan yang disisihkan dari hasil usaha untuk pembelian alsintan baru seiring dengan menurunnya performa alsintan yang telah diberikan pemerintah," ujar Issac
Ia menekankan bahwa pencatatan keuangan bukan hanya sebatas laporan, melainkan menjadi alat analisis bagi tim Brigade dalam mengevaluasi kinerja usaha dan mengambil keputusan usaha secara tepat.
“Kalau pencatatan kita tertib, kita bisa tahu apakah usaha yang dijalankan menguntungkan atau tidak, serta bisa merencanakan langkah ke depannya,” tambahnya.
Sedangkan Manajer BP Anabanna Wahyuddin mengakui, pencatatan usaha tani bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan kebutuhan penting agar seluruh anggota brigade dapat melihat secara transparan hasil kerja mereka, termasuk dalam mengelola tabungan operasional dan penyusutan.
“Ini bukan cuma soal laporan, tapi soal kepercayaan. Kalau kita bisa mengelola dengan baik, ke depan kita bisa mandiri," lanjutnya.
Pencatatan keuangan yang akurat tidak hanya memperkuat tata kelola internal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian dan keberlanjutan program Brigade Pangan sebagai motor penggerak ketahanan pangan di tingkat lokal.
(Red/*)
