Mandailing Natal, Kabartujuhsatu.news,
Aliansi Mahasiswa Pemantau Kebijakan Mandailing Natal (AMP2K) mengapresiasi langkah tegas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara.
KPK diketahui mengerahkan dua tim penyidik untuk melakukan penggeledahan di rumah Plt Kepala Dinas PUPR Madina, Elpianti Harahap, serta kantor dinas terkait.
Langkah ini dinilai sebagai wujud keseriusan lembaga antirasuah dalam membongkar praktik korupsi yang selama ini merugikan keuangan negara dan masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah cepat KPK dalam menangani dugaan kasus ini. Ini adalah bentuk nyata keberpihakan kepada rakyat dan penegakan hukum yang adil,” ujar Ketua AMP2K, Pajar Nasution, dalam keterangannya kepada media, Jumat (4/7/2025).
Menurut AMP2K, penggeledahan tersebut membuka harapan baru bagi masyarakat Mandailing Natal, agar pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, terutama infrastruktur jalan dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
AMP2K juga mendesak KPK untuk mengusut tuntas jaringan yang terlibat, termasuk oknum pejabat daerah dan pihak swasta, tanpa pandang bulu.
“Kami akan terus mengawal kasus ini dan berharap KPK tidak ragu menindak siapapun yang terbukti terlibat,” tegas seorang aktivis dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang tergabung dalam AMP2K.
AMP2K menilai, langkah ini menjadi momentum penting bagi Bupati Mandailing Natal, Saipullah, untuk melakukan pembenahan tata kelola pemerintahan dan mengevaluasi seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
(Magrifatulloh)
