Illustrasi rapat paripurna (ist).
Soppeng, Kabartujuhsatu.news, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen penting yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan suatu daerah untuk lima tahun ke depan. Namun, di Kabupaten Soppeng, proses pengesahan jadwal RPJMD justru tersendat karena ketidakhadiran mayoritas anggota Fraksi Partai Golkar dalam rapat paripurna penetapan perubahan jadwal, Jumat (20/6/2025).
Rapat tersebut akhirnya ditunda karena tidak terpenuhinya kuorum, padahal, perubahan jadwal itu diajukan sendiri oleh pemerintah daerah akibat agenda Bupati Soppeng yang harus menghadiri sejumlah kegiatan nasional diantaranya bersama Menteri Pertanian dan Kepala Daerah se-Indonesia.
Situasi ini menyisakan sejumlah pertanyaan publik. Mengapa Fraksi Golkar yang merupakan partai tempat sang Bupati bernaung, justru absen dalam momen krusial ini?..
Menurut Andi Takdir, anggota DPRD dari Fraksi Demokrat, absennya Fraksi Golkar sepenuhnya menjadi penyebab molornya agenda pengesahan.
Ia menyebutkan bahwa hanya tiga anggota Golkar yang sempat hadir, namun kemudian meninggalkan ruangan sebelum rapat dimulai.
Diduga kuat mereka meninggalkan tempat usai menerima panggilan telepon.
Sementara itu, beredar kabar bahwa sebagian anggota Fraksi Golkar sedang berada di Jakarta untuk melakukan pendalaman RPJMD ke Kemendagri.
Namun menurut sumber lain, konsultasi teknis seperti itu sebenarnya cukup dilakukan di tingkat provinsi.
Penundaan ini memberi pelajaran penting bagi masyarakat dan penyelenggara pemerintahan daerah yakni :
Stabilitas dan Konsistensi Politik Sangat Vital
Perbedaan pandangan atau dinamika internal partai tidak seharusnya menghambat agenda pembangunan yang sudah menjadi kebutuhan masyarakat luas.
RPJMD bukan hanya urusan teknis, melainkan cerminan komitmen semua pihak terhadap arah pembangunan daerah.
Kehadiran sebagai Bentuk Tanggung Jawab
Rapat paripurna DPRD adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan publik. Ketidakhadiran dalam forum ini, terutama tanpa penjelasan terbuka, itu bisa menimbulkan persepsi negatif dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.
Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Politik yang Sehat
Transparansi alasan ketidakhadiran, serta komunikasi yang terbuka kepada publik, penting untuk mencegah munculnya spekulasi politik yang tidak produktif.
Di era demokrasi, publik tidak hanya berhak tahu apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi.
Konsultasi Harus Efisien dan Tepat Sasaran
Konsultasi ke kementerian adalah bagian penting dari sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, namun, bila tidak dirancang dengan tepat dan tidak sesuai urgensinya, justru bisa memperlambat proses penting di tingkat daerah.
Menanti Komitmen Bersama
Rapat lanjutan dijadwalkan berlangsung Senin mendatang. Masyarakat Soppeng tentu berharap kehadiran penuh seluruh fraksi, terutama dari Partai Golkar, untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap kepentingan daerah.
Dinamika politik bisa dimaklumi, namun pembangunan tak boleh dikorbankan.
Semoga momen ini menjadi refleksi bagi semua pihak bahwa pembangunan daerah adalah kerja kolektif, bukan arena tarik-ulur kepentingan politik semata.
(Red)
