Medan, Kabartujuhsatu.news, Dewan Pengurus Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPP APINDO) Sumatera Utara menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Tantangan dan Hambatan serta Strategi Meningkatkan Ekonomi Sumatera Utara” di Gedung Jati Junction, Medan, Selasa (24/6).
Acara ini menjadi forum penting untuk menyerap aspirasi dan keluhan dunia usaha, serta merumuskan strategi penguatan ekonomi daerah.
Wakil Ketua DPP APINDO Sumut, Ng Pin Pin, menyatakan bahwa FGD ini merupakan bentuk sinergi antara pengusaha dan aparat penegak hukum.
“Ini forum pertama yang digagas langsung oleh Kapolda Sumut dan sangat kami apresiasi. Permasalahan perizinan, premanisme, hingga biaya logistik yang tinggi perlu dibedah secara terbuka,” ujarnya.
Diskusi ini menghadirkan berbagai narasumber dari instansi kunci seperti Bank Indonesia, Dinas PMPTSP Sumut, akademisi USU, Balai Pengawasan Tertib Niaga, hingga Direktorat Reskrimsus Polda Sumut.
Deputi Kepala BI Sumut, Iman Gunadi, menyoroti dampak ketidakpastian global terhadap ekonomi daerah berbasis komoditas, sementara Kepala Dinas PMPTSP, Faisal Arif Nasution, menegaskan optimisme realisasi target investasi Sumut tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp53 triliun.
Pelaku usaha Ir Sugianto Makmur menyampaikan keluhan tajam terkait realita di lapangan. “Omzet menurun tajam, birokrasi menyulitkan. Kita butuh kepastian, bukan gangguan,” ujarnya.
Sementara itu, akademisi USU Dr Arif Rahman menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antarpihak, termasuk pembentukan pusat inovasi daerah berbasis komoditas unggulan Sumut.
FGD ini juga mempertegas peran aparat kepolisian dalam menjaga iklim investasi. AKP Dr Rismanto Purba menegaskan bahwa penegakan hukum harus mendukung pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi momok bagi pelaku usaha.
“Keamanan dan kepastian hukum menjadi fondasi investasi. Tugas kami adalah menjaga stabilitas dan mendorong kesejahteraan,” pungkasnya.
(Red)
