Parepare, Kabartujuhsatu.news,– Gelombang protes insan pers mengguncang Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Puluhan jurnalis dan pekerja media turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Parepare, Kamis (12/11/2026), sebagai bentuk kecaman atas pernyataan kontroversial Wali Kota Tasming Hamid yang dinilai mengancam kebebasan pers.
Aksi tersebut merupakan respons atas beredarnya rekaman audio pernyataan Tasming Hamid dalam kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) Pemerintah Kota Parepare pada 6 November 2026.
Dalam aksi tersebut, para jurnalis menyampaikan protes melalui teatrikal simbolis yang menggambarkan kemarahan sekaligus keprihatinan terhadap kondisi kebebasan pers di Kota Parepare.
Massa terlebih dahulu melakukan aksi jalan mundur sejauh kurang lebih 500 meter menuju Kantor Wali Kota. Aksi itu menjadi simbol kemunduran demokrasi dan kebebasan berekspresi.
Setibanya di depan gerbang kantor wali kota, massa melakukan penyembelihan seekor ayam. Darah ayam kemudian dikucurkan di atas foto Tasming Hamid sebagai simbol perlawanan terhadap pernyataan yang menyebut darah media halal.
Tidak berhenti di situ, para jurnalis juga melemparkan kartu identitas pers mereka ke atas foto tersebut. Aksi ini menjadi gambaran kekecewaan mendalam insan pers terhadap pernyataan yang dianggap merendahkan sekaligus membahayakan profesi jurnalistik.
Koordinator lapangan, Rachmat Ariadi, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk respons kolektif jurnalis dan pekerja media atas rekaman audio yang viral di tengah masyarakat.
"Hari ini kami dari jurnalis se-Kota Parepare dan pekerja media melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi audio viral yang dilakukan oleh Wali Kota Parepare pada saat monev 6 November kemarin," tegas Ariadi.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi pemerintahan tersebut tidak bisa dipandang sebagai persoalan biasa. Ia menilai ucapan tersebut mengandung unsur provokasi dan berpotensi menciptakan ketakutan di kalangan pekerja media yang menjalankan fungsi kontrol sosial.
Ariadi juga mengungkapkan bahwa dalam rekaman tersebut terdapat pernyataan yang menyebut darah wartawan halal bagi mereka yang melakukan kritik terhadap Pemerintah Kota Parepare.
Atas persoalan itu, gabungan jurnalis Parepare menyampaikan lima tuntutan kepada Wali Kota Tasming Hamid.
Pertama, mengutuk keras pernyataan dan tindakan yang dinilai memprovokasi serta memusuhi insan pers.
Kedua, menuntut permohonan maaf secara terbuka dan tanpa syarat kepada seluruh jurnalis dan pekerja media di Kota Parepare.
Ketiga, mendesak Tasming Hamid memberikan klarifikasi langsung kepada publik terkait pernyataan kontroversial mengenai halal darah media.
Keempat, menuntut pertanggungjawaban moral dan politik secara konkret atas pernyataan tersebut.
Kelima, mendesak penghentian segala bentuk intimidasi maupun tindakan yang berpotensi mengancam kemerdekaan pers sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Massa memberikan tenggat waktu 1x24 jam kepada Tasming Hamid untuk menemui para jurnalis, menyampaikan permohonan maaf, sekaligus menarik kembali pernyataannya secara terbuka di hadapan insan pers se-Kota Parepare.
Ariadi menegaskan, apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi dalam batas waktu yang telah ditentukan, pihaknya siap menempuh langkah hukum.
"Kalau Wali Kota Parepare, Tasming Hamid, tidak melakukan permintaan maaf atau tidak menarik ucapannya di hadapan jurnalis se-Kota Parepare dalam waktu 1 kali 24 jam, kami akan melakukan somasi hukum," tegasnya.
Aksi tersebut menjadi peringatan keras bahwa kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Kritik terhadap kebijakan pemerintah merupakan bagian dari kerja jurnalistik yang dilindungi undang-undang, sehingga tidak semestinya direspons dengan ancaman maupun intimidasi.
(Tim)
