Soppeng, Sulawesi Selatan, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kabupaten Soppeng kembali menjadi sorotan setelah menggelar Rapat Teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Bupati Soppeng, Rabu (15/4/2026).
Rapat strategis ini tidak hanya menjadi agenda rutin birokrasi, tetapi juga disebut sebagai langkah penting dalam memperkuat stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika harga kebutuhan pokok yang terus bergerak, terutama menjelang momen besar keagamaan nasional seperti Hari Raya Idul Adha.
Dalam arahannya, Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya berhenti pada tataran wacana dan koordinasi di atas meja rapat.
Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk benar-benar turun ke lapangan dan memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Kita perlu terus meningkatkan koordinasi dan kerja nyata di lapangan agar pengendalian inflasi berjalan efektif. Rapat seperti ini harus dilaksanakan secara rutin sebagai wadah evaluasi dan penguatan langkah ke depan,” tegasnya.
Pernyataan ini menjadi sorotan karena menekankan pentingnya eksekusi nyata dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
Lebih jauh, Bupati Suwardi Haseng juga menekankan pentingnya inovasi di sektor-sektor strategis seperti pertanian, peternakan, dan pangan lokal.
Menurutnya, ketahanan daerah sangat bergantung pada kemampuan memproduksi dan mengelola komoditas strategis secara mandiri.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama antar daerah untuk menjaga ketersediaan bahan pokok, terutama dalam menghadapi lonjakan permintaan di periode tertentu.
“Kolaborasi antar daerah menjadi sangat penting, terutama dalam memastikan ketersediaan dan stabilitas harga komoditas strategis, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional seperti Idul Adha,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Soppeng, Ir. Selle KS Dalle, memberikan penekanan berbeda namun saling melengkapi, yakni percepatan digitalisasi daerah.
Ia menyebut bahwa transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan tata kelola pemerintahan.
“Digitalisasi daerah merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan,” ujarnya.
Menurutnya, digitalisasi juga akan mempercepat pelayanan publik sekaligus meningkatkan transparansi anggaran dan kebijakan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga memaparkan capaian positif berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kabupaten Soppeng disebut menunjukkan perkembangan signifikan, termasuk:
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada kategori terbaik di Sulawesi Selatan.
Rasio gini yang stabil dan sesuai standar nasional.
Indikator pembangunan yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.
Capaian ini menjadi modal penting dalam memperkuat kebijakan ekonomi daerah ke depan.
Rapat penting ini turut dihadiri oleh jajaran kepala SKPD terkait, Direktur Utama PDAM, Kepala BPS Kabupaten Soppeng, Pimpinan Cabang Bulog Soppeng, serta perwakilan Bank Sulselbar.
Kehadiran berbagai pihak tersebut menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah semata, tetapi membutuhkan sinergi lintas sektor.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Soppeng menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi digital daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di era modern.
Dengan berbagai strategi yang disiapkan, Soppeng kini disebut siap menjadi salah satu daerah yang adaptif menghadapi tantangan ekonomi nasional ke depan.
(Red/Her)
.png "HEBOH! Nenek 65 Tahun Ditemukan Tak Bernyawa di Rumahnya, Warga Soppeng Geger Pagi Hari")
