Makassar, Kabartujuhsatu.news, Pemerintah Kota Makassar terus mengintensifkan upaya penanganan sampah melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Ketua Dewan Lingkungan Hidup Kota Makassar, Melinda Aksa, bersama jajaran pemerintah wilayah dan pemangku kepentingan lainnya, Kamis (2/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar tersebut dihadiri oleh sejumlah camat dan lurah, di antaranya Camat Wajo, Lurah Malimongan Tua, dan Lurah Butung. Selain itu, turut hadir pengelola Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R), penggiat urban farming, serta perwakilan kelompok tani.
Pertemuan ini menjadi forum evaluasi kondisi pengelolaan sampah di tingkat wilayah sekaligus merumuskan strategi penguatan sistem pengelolaan berbasis sumber.
Dalam rapat tersebut, para camat memaparkan kondisi aktual di wilayah masing-masing. Sejumlah kendala masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan armada pengangkutan sampah. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya layanan kebersihan di beberapa titik di Kota Makassar.
Menanggapi hal itu, Melinda Aksa menekankan pentingnya optimalisasi sistem operasional yang sudah ada. Ia meminta agar jadwal pengangkutan sampah dapat diatur secara lebih efektif dan terkoordinasi guna memaksimalkan pelayanan, sembari menunggu penambahan armada.
“Pengaturan jadwal yang tepat bisa menjadi solusi jangka pendek agar pelayanan tetap berjalan maksimal,” ujarnya dalam rapat tersebut.
Selain persoalan teknis, Melinda juga mendorong percepatan pembentukan bank sampah di tingkat RT dan RW di seluruh wilayah Kota Makassar.
Menurutnya, bank sampah memiliki peran strategis dalam mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya sekaligus membangun kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.
“Bank sampah bukan hanya soal pengelolaan limbah, tetapi juga membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara bank sampah di tingkat komunitas dengan Bank Sampah Unit (BSU) pusat. Kolaborasi ini dinilai dapat memperlancar proses distribusi, pengangkutan, hingga pengolahan sampah yang telah dipilah oleh masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Melinda Aksa menginstruksikan kepada seluruh wilayah untuk segera melakukan pendataan terhadap pelaku usaha di sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe).
Pendataan ini bertujuan untuk mengetahui potensi timbulan sampah dari sektor tersebut sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan strategi edukasi dan pengelolaan mandiri.
Sektor horeka diketahui menjadi salah satu penyumbang sampah yang cukup signifikan di kawasan perkotaan, khususnya sampah organik dan kemasan sekali pakai.
Lebih lanjut, Melinda mengarahkan agar TPS3R di setiap wilayah dapat difokuskan pada pengolahan sampah organik. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah organik dapat diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk kegiatan urban farming maupun sektor pertanian lokal.
Ia menilai, integrasi antara pengelolaan sampah dan kegiatan pertanian perkotaan dapat menjadi solusi berkelanjutan yang tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.
Melinda juga menegaskan bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, termasuk dunia usaha dan komunitas.
“Permasalahan sampah membutuhkan komitmen bersama. Pemerintah dan masyarakat harus berjalan seiring agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara optimal dan berkelanjutan,” tegasnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Makassar berharap setiap wilayah mampu menghadirkan inovasi serta langkah konkret dalam pengelolaan sampah berbasis sumber.
Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, sekaligus mendorong pemanfaatan limbah menjadi sumber nilai ekonomi baru bagi masyarakat.
(Red)
