DPW NasDem Sulsel Tegas Tolak Framing Media, Minta Klarifikasi Terbuka -->
  • Jelajahi

    Copyright © kabartujuhsatu.news
    Best Viral Premium Blogger Templates

     


    Daftar Blog Saya

    DPW NasDem Sulsel Tegas Tolak Framing Media, Minta Klarifikasi Terbuka

    Kabartujuhsatu
    Selasa, 14 April 2026, April 14, 2026 WIB Last Updated 2026-04-15T17:44:56Z
    masukkan script iklan disini


    Makassar, Kabartujuhsatu.news, Dewan Pimpinan Wilayah DPW NasDem Sulsel bersama seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) se-Sulawesi Selatan menyampaikan sikap resmi terkait pemberitaan dan penggunaan sampul media yang dinilai tidak berimbang dan berpotensi menyesatkan opini publik.


    Dalam pernyataan sikap bertajuk “Melawan Framing Menyesatkan, Menjaga Martabat Demokrasi”, DPW NasDem Sulsel  melalui Ketum Syaharuddin Alrif menegaskan pentingnya menjaga kualitas demokrasi dari praktik pemberitaan yang dianggap menyimpang dari kaidah jurnalistik.


    Mereka menilai kebebasan pers harus tetap berjalan dalam koridor etika, akurasi, serta prinsip keberimbangan informasi.


    Dalam poin utama pernyataannya, DPW NasDem Sulsel menolak keras pemberitaan yang dianggap telah bergeser dari fungsi kritik menjadi pembentukan opini publik yang tidak utuh.


    Beberapa hal yang disoroti antara lain:


    Adanya framing yang dinilai tendensius dan menggiring opini publik.


    Penghakiman sepihak tanpa dasar fakta yang lengkap. 


    Narasi yang menyederhanakan politik hanya sebagai transaksi kekuasaan. 


    Penyajian informasi yang dianggap berpotensi menimbulkan persepsi keliru di masyarakat. 


    Menurut mereka, kondisi tersebut dapat merusak kualitas ruang publik dalam sistem demokrasi yang sehat dan terbuka.


    DPW NasDem Sulsel juga menyoroti penggunaan metafora dalam sejumlah pemberitaan yang menyamakan partai politik dengan entitas korporasi atau perusahaan.


    Mereka menilai penyederhanaan tersebut tidak tepat karena partai politik memiliki fungsi fundamental sebagai pilar demokrasi.


    Dalam pernyataan tersebut ditegaskan bahwa:


    Partai politik bukan entitas bisnis.


    Partai politik merupakan wadah perjuangan ide, gagasan, dan aspirasi rakyat.


    Penyamaan dengan korporasi dianggap dapat mengaburkan makna representasi politik dalam sistem demokrasi. 


    Meski menyampaikan kritik, DPW NasDem Sulsel menegaskan bahwa mereka tetap mendukung kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Namun, kebebasan tersebut menurut mereka harus diiringi dengan tanggung jawab moral dan profesional.

    Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain:


    Kebebasan tanpa tanggung jawab dapat berpotensi menjadi penyalahgunaan informasi.


    Media memiliki peran penting dalam memberikan pencerahan kepada publik.


    Kritik harus berbasis data yang valid dan dapat diverifikasi.


    Pemberitaan berbasis spekulasi dinilai dapat menimbulkan distorsi realitas.


    DPW NasDem Sulsel juga mendesak pihak terkait untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait narasi yang telah beredar.


    Selain itu, mereka meminta adanya evaluasi terhadap produk jurnalistik yang dinilai melampaui batas etika, termasuk penerapan prinsip cover both sides dan akurasi informasi.


    Langkah tersebut dianggap penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap media maupun institusi demokrasi secara keseluruhan.


    Konsolidasi Politik Internal
    Sebagai tindak lanjut, DPW NasDem Sulsel menyatakan akan melakukan konsolidasi bersama seluruh DPD di wilayah Sulawesi Selatan.


    Konsolidasi ini disebut sebagai langkah moral dan politik dalam merespons dinamika opini publik yang berkembang.


    Mereka menegaskan bahwa langkah ini bukan semata pembelaan terhadap partai, melainkan sikap terhadap apa yang mereka nilai sebagai pembentukan opini yang tidak proporsional.


    Di akhir pernyataannya, DPW NasDem Sulsel mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam menyikapi informasi dari media.


    Beberapa imbauan yang disampaikan meliputi:


    Tidak mudah terpengaruh oleh framing sensasional.


    Meningkatkan literasi media di era digital.


    Menjaga rasionalitas dalam memahami dinamika politik.


    Mengedepankan verifikasi sebelum menarik kesimpulan.


    Mereka menegaskan bahwa kritik terhadap media bukan berarti penolakan terhadap kritik itu sendiri, melainkan penolakan terhadap manipulasi persepsi yang dinilai dapat merusak kepercayaan publik.


    “Jika demokrasi dibiarkan dikendalikan oleh narasi yang tidak bertanggung jawab, maka yang runtuh bukan hanya citra partai, tetapi kepercayaan terhadap sistem itu sendiri,” demikian kutipan penutup pernyataan tersebut.


    DPW NasDem Sulsel menegaskan kembali komitmennya untuk menjaga ruang demokrasi yang sehat, terbuka, dan berimbang di Indonesia.


    Sementara itu, Ketua DPD NasDem Soppeng Ade Irawan W juga memberikan tanggapan dalam konteks sikap tersebut,
    Ia menegaskan pentingnya klarifikasi dan kehati-hatian dalam pemberitaan yang menyangkut nama partai.


    (Red)

    Komentar

    Tampilkan

    Terkini